Sejarah Swasembada Pangan merupakan istilah untuk menyebut “usaha mencukupi kebutuhan sendiri, terutama kebutuhan padi (beras)”. Istilah ini pertama kali muncul pada tahun 1967, zaman pemerintah Suharto pada masa Orde Baru.
Terkadang segelintir politisi Orde Baru menyebut Swasembada Pangan dengan istilah Revolusi Hijau. Mereka sering mengatakan hal itu sebagai faktor penting yang menentukan kesejahteraan rakyat berkelanjutan.
Selain itu, para pejabat yang terlibat dalam program Swasembada Pangan kala itu kerap mempropagandakan program ini sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah Orde Baru dalam memenuhi kebahagian rakyat. Menjaga kelaparan dan kesulitan mencari pekerjaan.
Akan tetapi kenyataannya tidak begitu. Kelaparan masih ada dan mencari pekerjaan menjadi lebih sulit karena profesi dominan saat itu menjadi petani semakin terkikis akibat sistem pertanian berubah.
Baca Juga: Pemuda Zaman Orba, Hidup Manja dan Gemar Menghisap Ganja?
Program Swasembada Pangan telah mengubah budaya pertanian tradisional menjadi pertanian modern.
Salah satu tempat yang pernah terkena dampak dari program Swasembada Pangan antara lain seluruh pedesaan di Yogyakarta. Kebetulan saat itu pedesaan di tanah Sultan ini bagian dari plot pemerintah Orde Baru untuk merealisasikan program Swasembada Pangan.
Sejarah Swasembada Pangan, Awal Petani Menggunakan Teknologi Modern
Menurut Hyung-Jun Kim dalam buku berjudul, “Revolusi Perilaku Keagamaan di Pedesaan Yogyakarta” (2017), fenomena Swasembada Pangan di tahun 1985 menjadi titik awal para petani tradisional mengalihkan sistem pertanian kuno mereka ke sistem pertanian modern.
Perpindahan penggunaan teknologi pertanian dari tradisional ke modern karena para petani (pemilik ladang) merasa untung. Nilai-nilai kapitalisme mulai merasuk pada tubuh ekonomi mereka, sehingga para petani yang awalnya membutuhkan tenaga orang lain menjadi tidak perlu.
Mereka merasa diuntungkan oleh teknologi pertanian modern. Karena mereka tak punya kewajiban membayar tenaga lain. Namun hal ini mengakibatkan ketimpangan sosial di desa-desa. Para petani (buruh) yang tidak punya ladang (modal) menjadi pengangguran. Mereka tak dapat kerja sehingga tidak bisa menghidupi kecukupan rumah tangga.
Istilahnya ‘yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin’. Swasembada Pangan tidak lagi akurat sebagai alat ukur pemerintah dalam menentukan kesejahteraan sosial.
Pemerintah Orde Baru dengan Swasembada Pangannya justru menjadi persoalan yang membuat para petani miskin sulit memperoleh pendapatan.
Meskipun lumbung padi saat itu berlimpah, tetapi kesejahteraan rakyat rendah. Mereka sulit mencari kerja karena keterampilan yang mendominasi masyarakat desa pada umumnya adalah pertanian. Pengangguran di pedesaan pun meningkat tajam dalam waktu 3-5 tahun berturut-turut.
Baca Juga: Jatuhnya Pesawat B-26 dan Upaya Agen CIA Menghabisi Sukarno
Swasembada Pangan Menggunakan Metode Produksi Baru
Semenjak kelahiran program Swasembada Pangan pada tahun 1967, pemerintah Orde Baru terus mempropagandakan motto khusus yang berguna menyemangati kerja-kerja pertanian padi di seluruh pelosok negeri.
Motto tersebut ialah “Panca Usaha Tani”. Tujuan propaganda motto selain menyemangati pekerjaan petani antara lain juga untuk mengingatkan mereka akan sebuah habit atau kebiasaan menggunakan metode produksi modern dalam bercocok tanam.
Pemerintah Orde Baru memperkenalkan beberapa jenis bahan produksi untuk menghasilkan padi yang sesuai dengan harapan program Swasembada Pangan.
Misalnya dengan penggunaan varietas bibit unggul, penggunaan pupuk kimia (bersubsidi), penggunaan insektisida, perbaikan sistem irigasi ladang, dan pembaruan metode pembajakan saat penanaman.
Namun yang paling penting dalam mengejar produksi modern berdasarkan panduan program Swasembada Pangan ialah penggunaan bibit unggul bernama PB-5 dan PB8.
Persebaran bibit ini di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1967, pemerintah Orde Baru sengaja membudidayakan bibit ini sebagai penunjang kebutuhan dasar Swasembada Pangan karena menghasilkan jumlah padi yang berlimpah saat panen.
Swasembada Pangan Berhasil Menciptakan Sistem “Panen Cepat”
Salah satu penunjang panen cepat pada masa Swasembada Pangan antara lain karena penggunaan jenis padi PB-5 dan PB-8 yang intens.
Menurut G. Khush dalam buku berjudul, “Improved Rice Varietas in Retrospect and Prospect” (1985), masa panen jenis padi tersebut lebih cepat dari pada jenis padi biasa.
Jenis padi PB-5 dan PB 8 bisa menghasilkan panen yang berlimpah hanya dalam waktu 130-140 hari. Sedangkan pada umumnya jenis padi biasa baru bisa panen dalam waktu 150 hari lebih. Temuan ini menjadi faktor penting bagi pertanian di Indonesia. Pemerintah Orde Baru tak membiarkan metode ini berkembang di negara lain.
Dengan demikian Indonesia menjadi pusat perhatian dunia luar yang kekurangan sumber daya pangan berbahan padi (beras). Salah satunya India, Indonesia pernah mengekspor beras ke India.
Peristiwa ini pernah dikecam oleh sebagian aktivis sosial, menurut mereka ekspor beras ke negara sahabat dengan melupakan kelaparan di negerinya sendiri bukanlah pemandangan yang pantas.
Baca Juga: Sejarah Wayang Golek, Benarkah Warisan Budaya Tiongkok?
Pemerintah harus memperhitungkan ini sebagai kesenjangan ekonomi. Mereka (aktivis sosial) menuntut agar program Swasembada Pangan ditinjau ulang tujuan fungsionalnya. Sebab pada kenyataannya program Revolusi Hijau tersebut justru mempersulit kehidupan rakyat di daerah pertanian.
Untuk meredam protes, pemerintah Orde Baru meninjau ulang regulasi program Swasembada Pangan. Tak lama setelah peninjauan selesai, Suharto mengutarakan pembebasan setengah biaya (subsidi) untuk pembelian pupuk.
Sejak saat itu pemerintah urusan pertanian mulai mendistribusikan pupuk-pupuk pertanian (padi), khususnya pupuk berbasis kimia secara merata ke beberapa daerah terpencil di pedesaan Jawa. Namun program ini tak bisa terwujud mulus karena beberapa hal penyebab, antara lain, lahan yang minim, tenaga kerja menyusut, kenaikan bahan bakar minyak (BBM), dan kebiasaan impor beras yang tak kunjung usai.
Dalam catatan sejarah swasembada pangan, program yang dinamai Revolusi Hijau ini nyatanya tak semulus di atas kertas. Produksi padi melimpah, tapi buruh tani sulit mencari kerja. (Erik/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
”.){kind=link}