Tahun 1897 pemerintah kolonial melakukan reorganisasi keamanan Prajurit Jawa dengan Korps Kepolisian Bersenjata. Belanda melakukan peremajaan aparat supaya memiliki kinerja lebih baik lagi daripada sebelumnya.
Pemimpin korps kepolisian tersebut berasal dari residen Belanda urusan kemiliteran. Konon perubahan kebijakan ini merupakan perintah Ratu Belanda yang geram akibat banyaknya kasus pemberontakan dan perampokan di tanah jajahan.
Belanda melaporkan kasus pemberontakan sebagai peristiwa kriminal yang sama dengan pembegalan. Padahal interpretasi tersebut keliru, sebab perampokan atau pembegalan menimbulkan kerugian harta perorangan sedangkan pemberontakan tidak.
Kelompok pemberontak hanya melakukan protes terhadap kebobrokan kolonial. Mungkin merugikan iya –kerusakan bangunan, sistem ekonomi, dan lainnya, namun tidak menimbulkan kerugian harta perorangan.
Baca Juga: Tri Koro Dharmo, Organisasi Pemuda Terbentuk dari Kekecewaan
Menerima laporan ini sontak Ratu Belanda menanggapi dengan serius. Atas izin dan perintah resmi dari negara induk, pemerintah kolonial Hindia Belanda diizinkan mendirikan 10 korps yang tersebar ke berbagai wilayah rawan pemberontakan di Jawa.
Antara lain, di Karesidenan Tjirebon, Tegal, Pekalongan, Banjoemas, Bagelen, Madioen, Rembang, Kediri, dan Bantam (Banten).
Reorganisasi Keamanan Tahun 1897, Perubahan Aparat Tradisional dengan Korps Kepolisian yang Modern
Marieke Bloembergen dalam buku berjudul, “Polisi Zaman Hindia Belanda, dari Kepedulian dan Ketakutan” (2011), menuturkan tujuan reorganisasi keamanan tersebut tidak lain untuk mengimplementasikan modernisasi aparat di daerah-daerah pedalaman.
Belanda menggantikan Prajurit Jawa –menyebut pasukan kerajaan yang ada di daerah swapradja, dengan aparat yang lebih modern. Korps kepolisian yang lengkap dengan senjata dianggap sebagai satuan aparat modern waktu itu, sehingga pemerintah menaruh mereka di pedalaman-pedalaman Jawa.
Sejak tahun 1897-1902 pemerintah kolonial berhasil menghimpun jumlah anggota yang bombastis. Kurang lebih ada 29 korps kepolisian bersenjata di Hindia Belanda, 13 tersebar di Jawa dan 16 lainnya di luar Jawa (Buitenbezittingen).
Pemerintah kolonial membebani para pasukan kepolisian dengan tugas yang bermacam-macam antara lain seperti, mengawal transportasi tahanan, menjaga gudang amunisi, menjaga gudang garam, dan menjaga stasiun kereta api.
Baca Juga: Kebakaran Ladang Tebu Zaman Belanda, Terinspirasi Revolusi Industri?
Korps Kepolisian yang Preventif dan Represif
Masih menurut Marieke Bloembergen, sejarawan penulis sejarah kepolisian di zaman Hindia Belanda ini menyebut korps modern awal abad 20 memiliki fungsi preventif dan represif.
Guna meyakinkan mereka sebagai petugas yang memiliki dua kewenangan tersebut pemerintah membuatkan tugas polisi lebih formal dan normatif. Mereka tidak lagi bertugas menjaga investasi negara tapi mulai terjun menjadi aparat pelayan publik.
Tugasnya menyelidiki dan menangkap kejahatan. Oleh sebab itu mulai diberi senjata yang terdiri dari dua jenis, senjata tajam (pedang terhunus) dan senjata api –pistol hanya untuk perwira.
Reorganisasi keamanan semacam ini menjadi perhatian banyak orang. Terutama masyarakat di pedalaman Jawa, semakin kesini mereka yakin jika pemerintah kolonial membela hak-hak rakyat kecil.
Tak heran hadirnya korps kepolisian menjadi popular di tengah masyarakat desa yang hidupnya penuh dengan tekanan kriminal.
Sebab sebelum reorganisasi keamanan tahun 1897 terlaksana, kehidupan para petani selalu dibayang-bayangi oleh tindak kejahatan yang disebut dengan Ketju –istilah untuk menyebut: perampok, penjahat desa, dsb.
Selain itu, hadirnya kepolisian modern di masyarakat kampung menjadi inspirasi banyak anak untuk menggapai cita-cita dewasa nanti. Mereka ingin jadi polisi kolonial, mengabdikan diri sepenuhnya untuk keamanan dan kenyamanan bersama.
Memanfaatkan Korps Kepolisian sebagai Alat Memperluas Kekuasaan
Kendati banyak menuai pujian masyarakat pedalaman, korps kepolisian kolonial menjadi satuan aparat membantu pemerintah dalam memperluas kekuasaan.
Marieke Bloembergen menyebut polisi kolonial tidak berguna lagi melayani rakyat. Mereka telah terhipnotis kekuasaan pemerintah. Rela menjadi pioneer memperjuangkan kemenangan merebut kekuasaan di daerah –kasus perang Aceh 1873-1912.
Baca Juga: Kisah Agus Salim Mengkritik Polisi: Kekerasan Polisi adalah Kekerasan Negara
Atjeh merupakan salah satu daerah yang jadi korban keganasan reorganisasi keamanan kolonial. Pada pertengahan tahun 1900-an pemerintah mengirim korps kepolisian bersenjata untuk merebut Aceh dari para uleebalang (pemimpin daerah).
Selain di Atjeh para polisi kolonial yang ada di Jawa juga ditarik ke beberapa daerah di Nusantara yakni Madoera. Mereka bertugas mengintervensi kekuasaan Madoera agar lebih taat lagi pada kebijakan pemerintah kolonial.
Banyak anggota korps kepolisian kolonial keluar dari Jawa. Akibatnya reorganisasi keamanan pada tahun 1897 itu sia-sia. Sebab yang awalnya bertujuan memelihara keamanan di berbagai sektor riil, pasca mereka meninggalkan Jawa angka kriminalitas balik seperti semula, tinggi.
Karena kewalahan mengurus ketertiban lingkungan di Jawa, pemerintah kolonial mengembalikan peran Prajurit Jawa untuk membantu meredam tindakan kriminal di daerah meskipun hasilnya kurang memuaskan. (Erik/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
