Harapan Rakyat – Puluhan warga Desa Cicapar, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, geruduk kantor desa, mereka mempertanyakan transparansi alokasi anggaran dana pembangunan MCK yang bersumber dari Dana Desa (DD), Selasa (31/01/2023).
Audiensi yang berlangsung di aula kantor Desa Cicapar tersebut mendapatkan pengawalan dari pihak TNI dan Polri. Sejumlah anggota Polisi dari empat Polsek yaitu Polsek Banjarsari, Polsek Lakbok, Polsek Pamarican dan Polsek Cisaga, serta TNI dari Koramil Banjarsari terlihat ikut mengamankan prosesi audiensi.
Pantauan Harapan Rakyat di lapangan, puluhan warga yang tergabung dalam Forum Desa Cicapar Bersatu mempertanyakan alokasi Dana Desa serta kegiatan pembangunan dan pengelolaan Bumdes.
Baca Juga: Sulap Limbah Kayu, Kerajinan Warga Ciamis Ini Tembus Luar Negeri
Warga Cicapar Ciamis ini menduga banyak terjadi kejanggalan pada kegiatan pembangunan dan pengelolaan Bumdes.
Ketua koordinator aksi Midar mengatakan, pihaknya datang ke desa untuk mempertanyakan anggaran serta alokasi Dana Desa Cicapar. Selama ini pihak desa terkesan tidak transparan kepada masyarakat.
“Salah satu yang kami pertanyakan adalah pembangunan MCK program Open Defecation Free (ODF) yang bersumber dari anggaran Dana Desa tahun 2022. Dalam hal ini masih banyak MCK yang belum direalisasikan. Dari keterangan Pak Kades tadi, semua MCK program ODF itu ada 147 unit dan baru terealisasi sekitar 59 unit. Yang jadi pertanyaan kami itu apakah anggarannya sudah tidak ada atau bagaimana? Sehingga pembangunan MCK-nya belum selesai hingga pergantian tahun,” katanya.
Lanjut Midar, selain pembangunan MCK yang belum selesai, pihaknya juga mempertanyakan anggaran Bumdes yang selama ini diduga bermasalah lantaran tidak ada keterbukaan dari para pengurus.
“Ngerinya lagi, ini Ketua Bumdes-nya kabur membawa anggaran Bumdes. Sementara kami ingin jelas dari jumlah total modal Bumdes sejak terhitung dari tahun 2016 itu totalnya kan sudah mencapai 320 jutaan. Lalu apakah modal semuanya itu dibawa kabur atau ada di mana? Soalnya kami sebagai masyarakat tidak tahu dan sekarang ingin tahu,” ujarnya.
Penjelasan Kades Cicapar Ciamis kepada Warga
Kepala Desa Cicapar, Imat Ruhimat di hadapan para warga menjelaskan, pembangunan MCK untuk program ODF diakuinya belum selesai hingga akhir tahun 2022. Namun demikian, pembangunan MCK tersebut sudah dilanjutkan kembali.
“Dari total 147 unit/RTM memang baru terselesaikan sekitar 59 unit, nah untuk sisanya sekarang sedang kembali digarap. Insyaallah pembangunannya juga bisa selesai. Kendala kami dalam mengerjakan pembangunan ini, karena submatrial yang disediakan oleh Bumdes mandek akibat ketuanya kabur,” katanya.
Sementara kata Imat, terkait persoalan Bumdes pihaknya belum bisa menyampaikan apapun. Hal ini lantaran ketua Bumdes sebagai pengelola kini kabur dari tanggung jawab.
“Mau saya jawab begini takutnya salah, saya jawab begitu juga bisa salah, persoalannya ini ketua Bumdes-nya kan tidak ada,” terangnya.
Sementara itu, Bendahara Bumdes Cicapar Yudi mengaku tidak tahu menahu terkait keuangan Bumdes.
“Sejak September 2022 saya sudah mengajukan pengunduran diri sebagai bendahara Bumdes. Terus terang saja, semenjak saya jadi Bendahara Bumdes, jangankan megang uang, uang masuk dan keluar pun saya tidak tahu. Bahkan selama menjadi Bendahara saya tidak pernah diberitahu berapa tambahan modal yang masuk dan berapa modal yang tengah dikembangkan. Makanya saya memilih mundur ya karena seperti ini,” terangnya. (Suherman/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
.){kind=link}