Transmigrasi dari Jawa ke Sumatera bukanlah peristiwa yang baru saja terjadi. Perpindahan suku Jawa ke Sumatera ini rupanya sudah ada sejak zaman pemerintah kolonial Hindia Belanda. Tujuan transmigrasi Jawa-Sumatera ini untuk menyamaratakan pembangunan daerah jajahan.
Sumatera saat itu masih terkenal daerah “paru-paru” Hindia Belanda. Artinya daerah tersebut masih hutan belantara. Banyak binatang buas dan tumbuhan langka yang masih terjaga.
Ketika Belanda datang ke Nusantara pada awal abad ke-17, Belanda mengeksploitasi Sumatera secara berlebihan. Perlahan-lahan Belanda menebang hutan Sumatera untuk menanam tumbuhan sawit penghasil minyak kelapa terbaik di Asia.
Baca Juga: Operasi Gagak Belanda 1948, Siasat Kuasai Kembali Indonesia
Karena menjadi komoditas penting, Belanda membutuhkan tenaga sumber daya manusia (SDM) yang tak sedikit. Mereka mulai memikirkan segala cara dan jalan keluarnya, hingga muncul ide memindahkan suku Jawa ke Sumatera sebagai bagian dari solusi persoalannya.
Ya, pemerintah kolonial Hindia Belanda menjadikan mereka sebagai buruh di Sumatera. Upahnya menggiurkan, sebab selain mendapatkan uang, bagi suku Jawa yang bersedia pindah ke Sumatera akan memperoleh tanah dan mengizinkannya mendirikan tempat tinggal.
Sejarah Transmigrasi Jawa-Sumatera Zaman Kolonial Belanda
Menurut Herman Manay dalam Jurnal Sejarah, Vol. 1. No. (2) 1999 berjudul, “Proyek Demografi dalam Bayang-bayang Disintegrasi Nasional”, transmigrasi yang berlaku di Jawa-Sumatera merupakan kebijakan kolonial yang memaksa.
Belanda ingin mendapatkan tenaga murah dan memanfaatkan jumlah penduduk di Jawa yang membludak. Meskipun banyak yang menolak menjadi transmigran, Belanda sering memaksa dan menekan mereka untuk tetap berangkat ke Sumatera.
Dalam tradisi Jawa, transmigrasi merupakan satu hal yang dapat mengganggu keharmonisan hubungan dalam rumah tangga dan keluarga besar. Hal ini tercermin dari istilah “Mangan ora mangan, Sing Penting Kumpul” atau “Makan tidak makan yang penting kumpul.
Dalam kepercayaan orang Jawa, berkumpul bersama dengan keluarga besar justru jadi sumber nafkah yang berkah. Berbeda dengan transmigrasi, kegiatan ini justru menjadi pemicu lahirnya persoalan yang dapat menyengsarakan hubungan rumah tangga.
Baca Juga: Polisi Lapangan Veldpolitie, Cara Kolonial Belanda Awasi Pribumi
Belanda tak ingin tahu dan ikut peduli dengan tradisi Jawa. Negeri jajahan ini malah mendoktrin suku Jawa untuk bebas dari pakem-pakem keluarga Jawa. Mereka anggap pakem itulah yang membuat orang Jawa masih kuno hingga abad ke-20 awal.
Modernisasi selalu terhambat oleh hal-hal yang tak masuk akal. Mitologi ketimuran orang Jawa terlalu kuat sehingga mengalahkan nalar yang justru bisa membuat kita mengimani kenyataan. Upaya mereka berhasil, banyak pemuda dari Suku Jawa yang ikut program transmigrasi ke Sumatera. Paksaan itu membuat mereka “melek” modernisasi.
Paksaan-paksaan itu juga mendidik suku Jawa jadi tahu luasnya Nusantara. Sebab selain menyebar di Sumatera, transmigrasi juga berjalan di beberapa wilayah Timur Hindia seperti Kalimantan dan Sulawesi.
Para transmigran bekerja menjadi buruh kolonial dengan bayaran tanah untuk tempat tinggal. Sehari-hari mereka hidup dari hasil berladang.
Ada yang menanam padi, sayuran, dan buah-buahan. Semua hasil panen tak mereka jual terutama padi. Sebab dari hasil panen itulah mereka sanggup bertahan hidup tanpa bekal uang sepeserpun dari pemerintah kolonial.
Pemerintah kolonial hanya membayar upah di awal mereka pindah dari Jawa ke Sumatera. Selebihnya mereka cari bekal hidup sendiri tanpa bantuan Belanda.
Menyelamatkan Jawa dari Kemiskinan
Konom program transmigrasi zaman Belanda merupakan salah satu strategi kolonial menyelamatkan Jawa dari kemiskinan. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Menteri Urusan Jajahan Belanda yaitu, A. W. F. Idenburg.
Dalam laporan kerjanya pada tahun 1902, Idenburg mengusulkan untuk memindahkan sebagian penduduk di Jawa ke Sumatera. Usulan ini demi menyelamatkan Jawa dari kepadatan penduduk yang semakin hari semakin membludak.
Bahkan dalam laporannya, Idenburg mencatat Jawa telah mengalami peningkatan penduduk dalam waktu 20 tahun sekali. Fenomena sosial yang tak bisa dibantah ini menimbulkan dampak yang negatif untuk keadaan ekonomi Jawa yang saat itu mengalami berbagai hambatan.
Bahkan karena paceklik, sebagian penduduk Jawa mengalami kelaparan di beberapa titik wilayah. Selain karena paceklik masalah kelaparan ini terjadi karena lahan sawah yang terbatas.
Menurut Idenburg, persentase pertambahan penduduk sampai tahun 1920 ada 25.200.000 jiwa sedangkan kebutuhan ladang persawahan menurun dan hanya mencukupi 20% dari jumlah keseluruhan penduduk saat itu.
Tentu solusinya bukan menambah jumlah ladang, tapi mengurangi jumlah penduduk yang semakin berantakan. Tak ingin pusing dan berlama-lama mengambil keputusan, Idenburg membuat program transmigrasi.
Ia percaya dengan memindahkan sebagian generasi muda dari Jawa ke tempat kosong di Sumatera bisa meringankan beban kelaparan dan kemiskinan di pusat pemerintahan kolonial Hindia Belanda.
Baca Juga: Koran Doenia Bergerak, Corong Pribumi Suarakan Kemerdekaan
Melanjutkan Transmigrasi Zaman Belanda
Ketika Indonesia merdeka, persoalan kepadatan penduduk di Jawa belum bisa tuntas karena berbagai alasan. Presiden Sukarno melanjutkan program transmigrasi Jawa-Sumatera. Kali ini Sukarno melanjutkan program transmigrasi kembali beroperasi dari tahun 1950-1960 ke Gorontalo.
Sumatera sudah punya banyak penduduk dan wilayahnya cenderung berhasil karena program ini. Giliran Sukarno menerapkan program transmigrasi di Gorontalo, apakah akan berhasil seperti Belanda?
Respon masyarakat di Jawa terhadap program transmigrasi ala pemerintahan Sukarno sama seperti respon mereka saat pemerintah kolonial mengimbau untuk ikut transmigrasi.
Sebagian ada yang menolak pergi meninggalkan Jawa. Namun karena kesulitan ekonomi semakin menekan, mereka yang menolak tak tahan juga berlama-lama tinggal di Jawa. Akhirnya mereka menyerah dan ikut mendaftar jadi transmigran ke Gorontalo.
Namun pada saat program ini awal berjalan muncul kabar kontroversial. Konon usulan transmigrasi ke Gorontalo merupakan akal-akalan pemerintah Orde Lama dengan Pengusaha Perkebunan Swasta, T. A. Lasahido untuk proyek pembukaan lahan.
Proyek ini besar dan menguntungkan untuk kas negara yang pada waktu itu masih kekurangan. Namun proyek tersebut tak punya SDM yang memadai untuk membuka lahan di Gorontalo, jalan satu-satunya adalah memanfaatkan masyarakat Jawa untuk menjadi pelaku transmigran ke sana.
Karena tekanan membuat sebagian masyarakat Jawa tak bisa berkutik, meskipun sudah jelas produk “kongkalikong” Rezim Orde Lama dengan Perusahaan Swasta, banyak masyarakat yang mendaftar jadi transmigran.
Mereka pasrah akan hidup seperti apa di Gorontalo, tetapi karena kehendak Tuhan adil, para transmigran itu tak banyak mengalami kesulitan. Sebab ternyata di Gorontalo keadaan topografinya tidak jauh berbeda dengan yang ada di pulau Jawa. (Erik/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
