Veldpolitie merupakan bahasa Belanda untuk menyebut “Polisi Lapangan”. Profesi menjadi sebagai aparat ini mulai muncul pada pertengahan abad ke-20, tepatnya sejak tahun 1919.
Belanda sengaja membentuk satuan Veldpolitie untuk mengamankan beberapa pemberontakan pribumi yang menuntut kemerdekaan.
Karena sering bertindak represif dan semena-mena, konon Polisi Lapangan tersebut kerap menjadi omongan negatif orang-orang pribumi.
Masyarakat mencurigai Veldpolitie sebagai alat kontrol penguasa kolonial yang tugasnya mengawasi pergerakan massa.
Baca Juga: Koran Doenia Bergerak, Corong Pribumi Suarakan Kemerdekaan
Masyarakat mengeluh dengan kehadiran Polisi Lapangan. Mereka tidak merasakan lagi arti kebebasan. Bahkan Polisi Lapangan kolonial sering mengintimidasi rakyat pribumi agar tidak melakukan pemberontakan pada pemerintah Belanda.
Mereka terus mengawasi dan menangkap beberapa pentolan pribumi yang revolusioner.
Kendati masyarakat mencurigai keras Veldpolitie sebagai kaki tangan pejabat kolonial yang tamak, hal ini tidak membuat satuan Polisi Lapangan patah semangat mengamankan pemberontakan massa.
Pemerintah kolonial justru menambah jumlah anggota Polisi Lapangan sebanyak-banyaknya.
Veldpolitie, Polisi Lapangan Abdi Pemerintah dan Masyarakat
Menurut Marieke Bloembergen dalam buku berjudul “Polisi Zaman Hindia Belanda, dari Kepedulian dan Ketakutan” (2011), Veldpolitie atau Polisi Lapangan merupakan aparat yang harus mengabdi pada pemerintah dan masyarakat.
Namun sumpah itu mereka langgar. Banyak intrik politik kepolisian Belanda yang tidak tunduk pada aturan pemerintah kolonial, apalagi dengan masyarakat.
Mereka cenderung sewenang-wenang memperlakukan orang sipil sehingga Marieke menggunakan kalimat “dari Kepedulian dan Ketakutan” sebagai bagian dari judul bukunya.
Masih menurut Marieke Bloembergen, Veldpolitie terbentuk atas dasar kepentingan pemerintah kolonial yang merasa khawatir dengan tekanan pribumi.
Mereka cenderung semakin berani para orang-orang Eropa, apalagi mereka ingin merdeka dan mendirikan negaranya sendiri.
Oleh karena kekhawatiran tersebut, Pemerintah Kolonial Pusat di Batavia menunjuk Jaksa Agung Uhlenbeck membentuk satuan Polisi Lapangan (Veldpolitie) pada awal bulan Januari 1919.
Menurut beberapa pengamat sejarah kolonial, pembentukan badan kepolisian kolonial merupakan bukti dinamis birokrasi Hindia Belanda dari tradisional ke modern.
Mereka berani membentuk sistem kerja-kerja aparat (semi militer) yang profesional. Belanda mempersiapkan setiap personilnya dengan cakap.
Berbeda dengan satuan militer Belanda (Marsose). Biasanya pemerintah kolonial hanya mengandalkan kepiawaian bertempur dalam rekrutmen anggotanya, bahkan para budak yang berperawakan “besar” pun bisa jadi anggota Marsose.
Baca Juga: Syekh Palsu Snouck Hurgronje, Siasat Belanda Kalahkan Rakyat Aceh
Namun dalam rekrutmen anggota Veldpolitie semuanya berjalan teratur rapi. Mereka calon anggota Polisi Lapangan kolonial wajib menjamin profesionalitas kerja yang tertata. Mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dengan sebaik-baiknya.
Terutama dalam mempertanggungjawabkan kekuasaan. Persoalan rekrutmen yang ketat Veldpolitie terjadi akibat pemerintah kolonial akan menempatkan mereka di beberapa kota-kota besar yang penuh dengan “Bara Revolusi”. Antara lain di Jogjakarta, Surabaya, dan Semarang.
Veldpolitie Jadi Sarana Kontrol Penguasa Eropa
Karena mendapatkan perlakuan istimewa dari pemerintah kolonial, Veldpolitie kemudian berubah menjadi satuan semi-militer yang bertugas jadi sarana kontrol penguasa Eropa di Hindia Belanda.
Tugasnya mengawasi tingkah laku pribumi, apabila ada yang membangkang pada pemerintah kolonial mereka tak segan akan menangkapnya.
Menurut Marieke hal ini merupakan gambaran komando militer Veldpolitie yang selalu menandakan dalam keadaan siap.
Pemerintah kolonial sengaja mempersiapkan ini untuk mengatasi pemicu pemberontakan yang terjadi pada orang-orang pribumi.
Peneliti senior tentang sejarah polisi tersebut juga mengatakan, peristiwa ini merupakan awal terbentuknya satuan polisi kriminal Belanda yang saat itu bernama Reserse.
Tugasnya memata-matai pribumi revolusioner dan menelusuri informasi tentang pemberontakan dan pemogokan yang menyulitkan pemerintah kolonial.
Sejak saat ini pula Veldpolitie mulai mendapatkan senjata. Komandan Polisi Lapangan juga mengubah latihan rekrutmen dari semula semi-militer menjadi militer.
Calon Veldpolitie pertama belajar menembak dan menggunakan senjata api melalui latihan mengoperasikan senapan Beaumont. Senjata yang jadi standar latihan kepolisian.
Mengangkat Orang Sipil jadi Inspektur Kepolisian
Setelah Jaksa Agung Uhlenbeck sakit, pemerintah kolonial kemudian menunjuk salah satu nama orang sipil dan mengangkatnya jadi Inspektur Kepolisian Belanda bernama Tuan Hoorweg.
Ia merupakan seorang pegawai kolonial dari golongan sipil menjadi Inspektur Kepolisian pertama di Hindia Belanda.
Baca Juga: Kassian Chepas, Peranakan Indo-Eropa yang Jadi Fotografer HB VII
Namanya tercatat menjadi Kepala Polisi Belanda sejak tahun 1919. Meskipun terpilih pada tahun tersebut, Tn. Hoorweg baru resmi menjadi Inspektur Kepolisian sejak tanggal 12 November 1920.
Semenjak pemerintah kolonial mengangkatnya jadi Inspektur Kepolisian, tugas Hoorweg lumayan baik dan berprestasi, ia pernah menyelesaikan beberapa kasus pemberontakan pribumi di pulau Jawa. Sesuai dengan harapan seniornya Jaksa Agung Uhlenbeck.
Menurut Marieke Bloembergen, meskipun Hoorweg terkenal dengan orang yang selalu emosi dan “sumbu pendek”, tetapi pada masa pemerintahannya satuan Veldpolitie berjalan dengan baik.
Hoorweg sukses menjalankan pasal 1 undang-undang kepolisian kolonial tentang kewenangan dan kewajiban pemimpin tertinggi kepolisian di Hindia Belanda.
Menurut undang-undang tersebut Hoorweg harus bertanggung jawab melaksanakan pengawasan umum sarana kepolisian untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di Hindia Belanda. (Erik/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
