harapanrakyat.com,- Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kota Banjar Banjar, Jawa Barat, pada tahun 2022 ini meningkat. Jika dibandingkan tahun 2021 lalu, kekerasan seksual tahun ini mencapai 18 kasus.
Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak tersebut pun ditegaskan, tidak akan bisa diselesaikan melalui upaya restorative justice.
Hal itu diungkapkan Kasat Res Krim Polres Banjar AKP Nandang Rokhmana saat mengisi diskusi dengan tema “Potret Buram Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Banjar.
Diskusi tersebut diinisiasi Kaukus Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjar di Stadium Cafe, Rabu (28/12/22).
“Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak menjadi atensi dan tidak bisa di restorative,” tegas AKP Nandang Rokhmana.
Baca Juga: Tahun 2022, Kasus Kekerasan Seksual di Kota Banjar Meningkat
Lanjutnya menjelaskan, tidak ada penyelesaian melalui restorative justice dalam perkara tersebut, semata untuk melindungi hak-hak kaum perempuan.
Selain itu, untuk memberikan efek jera terhadap pelaku. Terlebih lagi, menurutnya, dalam kasus kekerasan seksual, kebanyakan para korban sangat sulit untuk mengembalikan psikisnya.
“Korban tidak mudah untuk mengembalikan psikisnya, akibat trauma atas kejadian yang mereka alami,” jelasnya.
Sementara berdasarkan data Unit PPA Polres Banjar, jumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak pada tahun 2022 ini mencapai 18. Rinciannya 7 kasus persetubuhan, 7 kasus pencabulan dan kekerasan anak 4 kasus.
“Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak tahun 2022 ini memang terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2021,” katanya.
Bagaimana Cara Meminimalisir Kasus Kekerasan Seksual di Kota Banjar?
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Banjar yang turut menjadi narasumber dalam acara tersebut, Gun Gun Gunawan Abdul Jawad, memberikan solusi untuk meminimalisir kasus tersebut.
Ia mengatakan, pihaknya mendorong agar ke depan Pemerintah Kota Banjar membentuk Tim Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak. Terutama di dunia pendidikan.
Menurutnya, pembentukan Tim Satgas tersebut untuk meminimalisir terjadinya tindak kekerasan seksual, dan untuk melindungi generasi bangsa.
“Sehingga permasalahan kekerasan seksual ini harus menjadi perhatian pemerintah kota,” kata Anggota DPRD Kota Banjar dari Fraksi PKB.
Baca Juga: Tegas! Pemkot Bandung Sanksi Oknum Camat yang Diduga Lakukan Pelecehan
Sedangkan dari legislatif sendiri, sambung Gun Gun, sudah membuat Perda Nomor 10 tahun 2017. Perda tersebut mengatur tentang perlindungan korban kekerasan seksual perempuan dan anak. Jadi menurutnya, tinggal implementasinya melalui Peraturan Walikota.
“Kami harap untuk Perwal itu segera dibentuk, supaya komunitas perempuan yang bergerak dalam isu-isu perempuan ini bisa lebih banyak lagi. Itu untuk meminimalisir terjadinya kekerasan seksual perempuan dan anak di Kota Banjar,” ujarnya. (Muhlisin/R5/HR-Online/Editor-Adi)
