Bagi sebagian generasi awal tahun 1950-an, profil Idham Chalid terkenal sebagai tokoh Islam yang militan. Selain itu ia juga merupakan ulama dan politisi Islam yang mendapatkan berbagai pengakuan dari lapisan sosial penting lingkup Nasional maupun Internasional.
Idham Chalid adalah mantan Perdana Menteri periode masa jabatan 24 Maret 1956 sampai dengan 9 Juli 1959. Semasa menjabat sebagai Perdana Menteri, Idham tampil menjadi sosok leader yang kompeten.
Hampir seluruh tugasnya selesai dengan baik. Bahkan karena kemampuan kerja yang baik itu membuat tokoh Nahdlatul Ulama (NU) ini terpilih menjadi Menteri Kesejahteraan Rakyat pada era kepemimpinan Orde Baru.
Selain pernah terpilih menjadi Menteri Kesejahteraan Rakyat, Idham Chalid juga sempat menduduki jabatan menjadi Menteri Sosial. Kerja-kerja teknis kenegaraan tersebut yang membuatnya terbiasa dengan kedekatan bersama orang-orang penting di negara ini.
Baca Juga: Profil Soegijapranata, Uskup Agung Pertama dari Pribumi
Adapun praktik pemikiran politik Idham semakin terlihat tatkala ia menjadi Ketua MPR dan DPR pada tahun 1982-1983.
Karena praktik dan pengalaman politik yang luas membuat nama Idham Chalid melanglang buana. Dunia Internasional mengenal Idham Chalid sebagai tokoh Islam berpengaruh di Indonesia.
Oleh sebab itu Universitas Al-Azhar di Kairo pernah memberikan gelar doktor honoris causa padanya sebagai penghargaan atas jasa dan pemikirannya menerapkan Islam dalam sistem politik Pancasila.
Idham Chalid: Kyai NU dari Kalimantan
Tidak seperti kebanyakan Kyai-Kyai Nahdlatul Ulama (NU) yang berasal dari tanah Jawa, ternyata Idham Chalid merupakan sosok Kyai NU dari Kalimantan.
Menurut Ahmad Munajir dalam buku berjudul, “Idham Chalid, Guru Politik Orang NU” (2007), KH. Idham Chalid lahir Desa Satui, Kalimantan Selatan pada tanggal 27 Agustus 1922.
Semenjak kecil terdidik oleh keluarga yang taat melaksanakan perintah agama. Oleh sebab itu ayahnya menitipkan Idham kecil ke sekolah informal di Jawa Timur yaitu, pesantren Gontor pada tahun 1942.
Semenjak menjadi santri, Idham mengalami tekanan dari pendudukan Jepang. Dari pengalaman tersebut ia belajar menjadi seorang agency demi menghancurkan sistem penjajahan yang selama ini menjadi akar masalah sosial di Indonesia.
Baca Juga: Raden Mas Panji Sosrokartono, Kakak R.A Kartini yang Kuasai Banyak Bahasa
Idham Chalid menjadi intelektual yang bekerjasama dengan para gerilyawan untuk menghancurkan Jepang. Saat itu masyarakat di sekitar Kalimantan-Jawa mengenal namanya sebagai pelopor perjuangan dan penyambung lidah rakyat antara kaum politisi dengan para gerilyawan.
Sejak saat itu Idham muncul menjadi seorang tokoh Islam-Nasionalis dari kalangan pesantren di Jawa Timur.
Di daerah asalnya Idham yang sering melakukan perjalanan “bolak-balik” Kalimantan-Jawa Timur telah berhasil menghasut massa menolak negara federasi Belanda.
Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat di Kalimantan agar tetap kembali ke negara kesatuan dan menjaga ketat keutuhan integrasi NKRI sampai Belanda tunggang langgang dari bumi ibu pertiwi.
Memperoleh Penghargaan Dr (HC) dari Universitas Al-Azhar di Kairo
Pada tahun 1957 ketika Indonesia sudah bebas dari penjajahan Belanda, Idham Chalid menjadi salah satu kandidat pencalonan Dr. (HC) di Universitas Al-Azhar Kairo.
Idham memperoleh gelar tersebut karena ia salah satu tokoh Islam yang berjuang menegakan keadilan dari berbagai perspektif kebangsaan. Antara lain mempelopori perjuangan politik, militer, intelektual, dan birokrasi ke-Islaman.
Sejak saat itulah Idham terbang ke Kairo untuk menghadiri acara sakral tersebut. Mantan santri Gontor tersebut piawai bahasa Arab. Dengan gagah dan berkharisma, Idham memberikan pidato ilmiah saat penganugerahan gelar Dr. (HC).
Setelah media “geger” mendapati kabar Idham Chalid memperoleh gelar Dr. (HC) dari Kairo membuat seluruh pejabat di Indonesia ingin mendekat.
Bahkan setelah bangkrutnya pemerintahan Sukarno (Orde Lama) dan munculnya pemerintahan Suharto (Orde Baru) membuat Idham terpilih menjadi Menteri penting negara.
Baca Juga: Panda Nababan, Politikus Senior Bantu Artidjo Alkostar Jadi Hakim Agung
Kendati terpilih menduduki jabatan penting, Idham yang seorang Kyai NU tetap hidup sederhana tanpa kesan mewah.
Dekat dengan King Abdul Aziz (Raja Arab)
Sebagian pengamat sejarah berpendapat KH. Idham Chalid dekat dengan Kerjaan Arab era kepemimpinan King Abdul Aziz. Konon kedekatan ini membuat Raja Arab tersebut membebaskan 100% biaya masuk Arab Saudi untuk perjalanan ibadah haji.
Saat itu, bea masuk Arab setiap orang terkenal 75 riyal, sedang pada tahun 1950 biaya itu gratis dan jemaah haji dari Indonesia datang lebih dari 10.000 jemaah.
Karena keberhasilan melobi King Abdul Aziz untuk membebaskan biaya masuk negara Arab, Idham Chalid mendapatkan kesempatan untuk membawa NU meraih kursi Wakil Perdana Menteri.
Karena tak ada kandidat yang bersedia maka NU mengusung Idham sendiri menjadi Perdana Menteri. Ia pun tak bisa menolak dan menjabat menjadi Perdana Menteri dari tahun 1956-1959.
Kebanggaan terhadap kerja baik Idham membuat NU percaya padanya. Sehingga NU kemudian mengadakan rapat untuk menunjuk Idham Chalid sebagai Ketua Umum dari tahun 1955-1984.
Pada masa kepemimpinannya keorganisasian NU berjalan dengan lancar. Meskipun Idham sibuk dan punya jadwal padat menjadi Perdana Menteri tapi di sela-sela waktu padat itu selalu ada untuk kepentingan NU. (Erik/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
