harapanrakyat.com, – Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin menyesalkan harga perangkat Set Top Box (STB) yang melejit.
Hal itu berdampak pada sulitnya masyarakat kecil membeli perangkat ini di pasaran.
Sebelumnya, pemerintah pada awal November lalu telah memadamkan siaran televisi analog atau Analog Switch Off (ASO) di seluruh Indonesia.
Lebih jauh, Nurul menjelaskan, hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
“Namun yang saya sesalkan kenapa harga perangkat STB ini jadi melejit dan mahal banget. Selain itu, ada sertifikasi dari Kemenkominfo. Ini yang kami pertanyakan,” ungkapnya seusai Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (14/12/2022).
Masih menurut Nurul, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengklaim sudah mendistribusikan 6 juta unit STB, sesuai dengan data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Akan tetapi, ungkap salah satu politisi perempuan ini, pihaknya belum mengetahui sejauh mana perkembangan dari bantuan perangkat STB tersebut, kepada warga tidak mampu.
Baca Juga : Tekan Inflasi Daerah, Pemkab Bandung Salurkan Bantuan Rp 43 Miliar
“Kemarin ketika kami melakukan kunker (kunjungan kerja) ke Tanggerang, masyarakat mempertanyakan terkait distribusi perangkat STB yang tidak merata dan tidak jelas patokannya,” ungkap Nurul.
Oleh karena itu, pihaknya menilai bahwa distribusi perangkat STB kepada warga yang kurang mampu, masih belum maksimal. Bahkan, Nurul menambahkan, boleh dikatakan belum tepat sasaran.
“Kami belum mengetahui berapa perangkat yang telah didistribusikan sejauh ini. Maka kami dari Komisi I DPR RI melakukan pengawasan,” ujarnya.
Selain soal distribusi STB, pihaknya juga mempertanyakan apakah pemilik stasiun TV sudah melaksanakan kewajibannya.
Pasalnya pemilik stasiun TV menggunakan frekuensi milik negara, sehingga harus berpartisipasi dalam hal tersebut.
“Akibatnya berapa banyak masyarakat yang harus menunggu STB gratis, lalu harga perangkatnya yang kemahalan, dan akhirnya tidak bisa menikmati layanan televisi lagi,” tutur anggota Komisi I DPR RI tersebut. (Rio/R13/HR-Online)
