Bupati Meranti Muhammad Adil murka hingga mengancam untuk bergabung dengan Malaysia dan angkat senjata. Bupati Meranti murka karena merasa pemerintah pusat tidak mengurusi wilayahnya.
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam acara rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah di Pekanbaru, Riau pada Jumat (9/12/2022) lalu.
Awalnya, Adil mengeluhkan sulitnya pemerintah Meranti menemui Kementerian Keuangan, bahkan pihaknya mengaku sudah 3 kali menyampaikan surat audiensi untuk membahas persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) minyak di Kepulauan Meranti.
Baca Juga : Kebakaran Kilang Minyak, Gubernur Jabar: Utamakan Keselamatan Warga
Namun, saat itu pihak Kemenkeu tidak bisa bertemu secara langsung dan meminta pertemuan secara virtual.
Selain itu, Adil juga sempat membahas persoalan DBH tersebut di Bandung bersama dengan pegawai Kemenkeu, namun pihaknya tidak mendapat jawaban diharapkan.
“Sampai waktu itu saya bilang, ini orang keuangan Iblis atau setan,” katanya, dikutip harapanrakyat.com dari tayangan video di kanal Youtube Diskominfo Provinsi Riau, Minggu (11/12/2022).
Selanjutnya, Adil mempertanyakan kembali kejelasan perhitungan Dana Bagi Hasil kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Lucky Alfirman dalam acara tersebut.
“Hari ini pak, saya kejar lagi Bapak kemari, saya pengen tahu kejelasannya seperti apa,” lanjutnya.
DBH Tidak Jelas Penyebab Bupati Meranti Murka
Kemudian, Adil menyampaikan bahwa penghasilan minyak di Meranti selama tahun 2022 mengalami kenaikan, namun DBH-nya tidak sesuai.
Pada tahun 2022 terdapat 13 sumur pengeboran, kemudian rencananya tahun 2023 bertambah menjadi 19 sumur dengan target 9000 barel per hari.
“Jadi kalau menganggap kenaikan ini justru turun, saya harap bapak nanti keluarkan surat untuk menghentikan pengeboran di Meranti,” tegasnya.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Lucky Afirman pun menjelaskan pembagian Dana Bagi Hasil sudah sesuai formula yang ada.
Menurutnya, DBH tersebut tidak hanya untuk daerah penghasil saja, namun ada prinsip pemerataan di provinsi dan daerah-daerah tersebut.
“Bukan hanya untuk daerah penghasil, tapi untuk perbatasan, wilayah pengelolaan, wilayah sekitar untuk pemerataan, kalau sesuai formula pasti kita bayarkan,” ungkap Lucky.
Tetapi, tampaknya Bupati Meranti yang murka tidak puas dengan jawaban Lucky terkait pemerataan.
Sebab menurutnya, Meranti merupakan wilayah miskin sehingga memerlukan anggaran untuk pembangunan. Sementara di sisi lain, Meranti juga menjadi penghasil minyak yang banyak.
Namun, uang bagi hasil dari minyak yang terus meningkat tersebut justru tidak mengalami peningkatan.
Oleh sebab itu, Adil sampai mengeluarkan pernyataan supaya pemerintah pusat melepas wilayahnya jika tidak mau mengurus Meranti.
“Kalau pusat tidak mau ngurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah, kan saya ngomong,” katanya.
Bahkan, Bupati Meranti yang murka tersebut mengeluarkan perkataan terkait apakah perlu rakyat Meranti mengangkat senjata.
“Atau gini pak, apakah perlu Meranti sampai mengangkat senjata, kan tak mungkin, ini menyangkut masyarakat kita yang miskin dan ekstrim pak,” tegasnya.
Respon Stafsus Kemenkeu Terhadap Pernyataan Bupati Meranti
Staf Khusus Kementerian Keuangan RI, Yustinus Prastowo memberikan respon terhadap pernyataan Adil Muhammad melalui video yang Ia unggah melalui Twitter.
Dalam video tersebut Yustinus mengatakan pihaknya merasa keberatan dengan pernyataan yang mengatakan staf kementerian seperti setan dan iblis.
Sebab, menurutnya Kemenkeu sudah melakukan tugas sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dalam mengelola uang DBH tersebut.
“Kami keberatan, justru perhitungan Kemenkeu sudah sesuai UU, dalam pembagian DBH juga menggunakan data resmi dari Kementerian ESDM,” ungkapnya.
Sehingga, Yustinus meminta kepada Bupati Meranti yang murka tersebut supaya minta maaf atas pernyataannya, “Saudara supaya minta maaf secara terbuka dan klarifikasi,” pungkasnya. (Rizky/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
