Tien Soeharto atau yang bernama lengkap Siti Hartinah merupakan istri dari Presiden RI yang kedua yaitu Presiden Soeharto.
Meskipun bergelar sebagai seorang istri dari orang nomor satu di RI waktu itu, tidak membuat Ibu Tien menjadi sosok yang lupa kodratnya sebagai seorang wanita.
Terlepas dari banyaknya kontroversi rezim Orde Baru bersama Presiden Soeharto dan Ibu Tien, tidak bisa dipungkiri banyak kontribusi positif yang diberikan selama masa kepemimpinannya.
Salah satu sumbangan positif dari Ibu Tien dan Orde Baru adalah mengenai undang-undang yang mengatur urusan poligami di Indonesia. Peraturan yang dibuat untuk membatasi keinginan seseorang melakukan praktek poligami.
Baca Juga: Profil Usmar Ismail, Dijuluki Bapak Film Indonesia
Bahkan melalui kebijakan yang dicetuskan Ibu Tien tidak segan-segan menyinggung para pejabat PNS yang melakukan poligami secara terbuka.
Tien Soeharto, Sosok Ibu Negara yang Ditakuti Presiden Kedua
Ibu Tien memang bukan sosok yang sembarangan. Ia adalah anak dari seorang pegawai Mangkunegaraan.
Beliau menikah dengan Presiden Soeharto tepat pada tanggal 26 Desember 1947 di Solo. Waktu itu Presiden Soeharto masih seorang perwira muda.
Pernikahan kedua tokoh ini berlangsung secara diam-diam. Mengingat waktu itu Indonesia masih mengalami masa-masa revolusi fisik.
Ibu Tien memang sosok yang unik dan sangat setia dengan Presiden Soeharto. Namun, meskipun terkenal setia mendampingi Suharto dalam segala medan, faktanya Ibu Tien adalah sosok yang sangat ditakuti oleh Presiden Soeharto.
Menurut sebuah buku yang ditulis oleh O.G. Roeder berjudul ‘Anak Desa: Biografi Presiden Soeharto’ (1976), Presiden Soeharto pernah menuturkan, “Hanya ada satu Nyonya Soeharto, dan tidak ada lagi yang lainnya. Jika ada, akan timbullah satu pemberontakan yang terbuka dalam rumah tangga Soeharto.”
Penuturan Soeharto ini juga dilengkapi dengan berbagai bukti mengenai kebijakan-kebijakan Pemerintahan Orde Baru yang terkesan sesuai dengan keinginan Ibu Tien.
Salah satu kebijakan yang cukup kontroversial waktu itu adalah pembangunan TMII (Taman Mini Indonesia Indah).
Ibu Tien Memperjuangkan Undang-Undang Poligami
Meskipun kebijakan yang dihasilkan terkesan penuh dengan kepentingan pribadi dan penuh nepotisme. Faktanya ada beberapa kebijakan yang memang bermanfaat terhadap Indonesia.
Salah satu kebijakan yang memberikan pengaruh positif adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
Baca Juga: Profil Cut Nyak Dhien: Pahlawan dari Aceh, Menikah di Usia Belia
Presiden Soeharto menuturkan, tidak ada ruang sedikitpun dalam pemikiran Ibu Tien untuk mengizinkan praktek poligami.
Ibu Tien meyakini poligami memberikan ketidakadilan bagi perempuan terutama dalam hal perkawinan.
Ketidakadilan inilah yang menginisiasi Ibu Tien untuk mencetuskan peraturan yang jelas mengenai poligami di Indonesia.
Bersama dengan organisasi-organisasi perempuan lainnya, Ibu Tien memperjuangkan undang-undang ini agar disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Tepat pada tanggal 2 Januari 1974 undang-undang yang kini dikenal sebagai Undang-Undang Perkawinan itu pun berhasil disahkan.
Namun, tetap ada kemungkinan seseorang melakukan praktek poligami. Namun, menurut sebagai besar orang syarat-syarat itu terkesan sangat sulit.
Besar perhatian Ibu Tien terhadap isu poligami di Indonesia, bahkan sebelum Presiden Soeharto menjadi Presiden RI yang kedua.
Menurut Dodi Mawardi dalam buku ‘Belajar Setia dari Para Ibu Negara’ (2020), Ibu Tien pernah tiba-tiba datang ke tempat tugas Presiden Soeharto di Sulawesi dari Jawa hanya untuk menitipkan pesan kepada Presiden Soeharto dan anak buahnya agar setia terhadap istri dan jangan mencari wanita lain.
Rupanya pesan ini dipatuhi langsung oleh Presiden Soeharto dan selalu disampaikan ketika sesi briefing di pagi hari.
Menolak Keras PNS yang Berpoligami
Aturan mengenai poligami di Indonesia menyasar hampir semua kalangan di Indonesia. Ibu Tien meyadari banyak praktek poligami itu dilakukan oleh mereka yang memiliki jabatan tinggi.
Misalkan di kalangan TNI ada Jenderal Soemitro dan Herman Sarens Sudiro. kalangan pejabat publik.
Untuk menghilangkan praktek poligami di kalangan pejabat tinggi terutama PNS dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 21 April 1983.
Menurut I Gusti Agung Ayu Ratih dalam buku Merayakan Ibu Bangsa (2016), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 ini juga merupakan hasil desakan Ibu Tien yang jengah terhadap poligami di lingkungan PNS kala itu.
Baca Juga: Seniman pada Era Revolusi Fisik, Pasukan Perang yang Nyentrik
Aturan ini muncul karena banyak dari anggota Dharma Wanita (organisasi istri PNS) yang resah dengan kelakukan suami mereka yang sewenang-wenang dengan perkawinan.
Meskipun aturan mengenai poligami sudah sedemikian jelas, tetap saja ada celah yang diambil oleh mereka yang ingin melakukan poligami di Indonesia.
Bahkan dalam beberapa kasus meskipun aturan sudah dibuat dengan jelas terdapat permasalahan penafsiran dan minimnya penegakan hukum dari aturan yang sudah dibuat.
Terlepas dari kurang efektifnya penerapan hukum yang sudah dibuat, tetap saja Ibu Tien memberikan pengaruh yang besar bagi perkembangan undang-undang yang mengatur perpoligamian di Indonesia.
Kasus-kasus poligami bisa dikatakan menurun semenjak diberlakukan aturan yang jelas mengenai poligami terutama di kalangan PNS.
Melalui peraturan ini Ibu Tien Soeharto berusaha memberikan pembelajaran bahwa seorang perempuan memiliki hak yang sama untuk memperjuangkan keadilannya. (Azi/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
