harapanrakyat.com,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar, Jawa Barat, mendukung upaya forum guru sertifikasi, yang meminta agar Pemkot Banjar menganggarkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) di APBD tahun 2023. Sebab, pada tahun 2022 ini, TPP tersebut telah dihapus.
Ketua DPRD Kota Banjar, Dadang Ramdan Kalyubi mengatakan, pada prinsipnya mendukung apa yang menjadi keinginan para guru sertifikasi dalam pemberian TPP.
Hanya saja, Dadang mengingatkan agar pemberian TPP guru harus berdasarkan formulasi dan peraturan yang jelas. Supaya tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
Sampai saat ini juga, lanjutnya, forum guru masih melakukan komunikasi dengan DPRD, menyampaikan perkembangan hasil studi banding supaya ada tindak lanjutnya.
Sebagai informasi, bahwa Wakil Wali Kota Banjar dan sejumlah pejabat tinggi bersama perwakilan forum guru melakukan studi banding TPP ke Pemkot Yogyakarta.
“Kami dari DPRD selalu mendukung. Hanya formulasinya memang harus jelas. Jangan sampai menimbulkan permasalahan di kemudian hari,” kata Dadang usai rapat paripurna di DPRD Kota Banjar, Rabu (9/11/22).
Baca Juga: Pemkot Banjar Studi Banding TPP ke Yogyakarta, Forum Guser: Semoga Tidak PHP Lagi
Lanjutnya menyebutkan, dari informasi yang ia terima terkait hasil studi untuk formulasi pemberian TPP masih perlu dilakukan kajian. Hal itu, karena selain regulasi juga harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Selain itu, melihat hasil studi, Pemkot Yogyakarta memang miliki sebesar Rp 2,7 triliun. Namun meski besar, ternyata alokasi anggaran untuk pemberian TPP hanya berapa persen saja. Sehingga perlu menjadi pertimbangan.
“Melihat kemarin hasil studi Pemkot di sana yang APBD-nya Rp 2,7 triliun saja, TPP yang diberikan untuk guru itu hanya Rp 250 ribu. Kita APBD Rp 700 miliar tapi minta satu juta. Saya kira harus ada formulasi yang jelas agar hasilnya bisa sesuai harapan,” katanya.
“Kami harap para guru bisa bersabar. Kami akan selalu membantu karena bagaimanapun mereka sudah berkontribusi mencerdaskan bangsa. Cuma kelihatannya ini masih ada tarik ulur peraturan,” imbuhnya.
Forum Guru Sertifikasi Desak Pemkot Banjar Anggarkan TPP Tahun 2023
Sebelumnya, Koordinator Forum Guru Sertifikasi Kota Banjar, Eko Herdiansyah, kembali mendesak Pemkot Banjar supaya menganggaran TPP guru sertifikasi pada tahun 2023 mendatang.
Baca Juga: Hasil Audiensi Menggantung, Forum Guru Sertifikasi Kota Banjar Ancam Demo
Terlebih lagi, pada saat aksi demo yang di Kantor Wali Kota 26 Agustus lalu, Pemkot Banjar menjanjikan akan menganggarkan kembali TPP Guru sertifikasi tahun anggaran 2023.
“Dari mulai legislatif, studi banding, petunjuk dari gubernur sampai kemendagri sudah jelas bahwa itu tidak ada yangg dilanggar. Tinggal daerah saja kebijakannya harus pro ke guru,” kata Eko. (Muhlisin/R5/HR-Online/Editor-Adi)
