Sejarah Kapiten Tionghoa tak lepas dari kontroversi. Kapiten Tionghoa sendiri merupakan perwakilan orang Tionghoa yang ditunjuk langsung oleh pemerintah Hindia Belanda untuk menjadi pejabat kolonial.
Penunjukan secara aklamasi oleh pemerintah kolonial menimbulkan banyak kontroversi di kalangan pribumi. Sebab komunitas Timur Asing merupakan kasta kedua lebih tinggi dan mendapat jabatan bergengsi oleh pemerintah Belanda.
Adapun tugas Kapiten Tionghoa ini antara lain, memberikan informasi, melakukan sosialisasi kebijakan kolonial, dan menerapkan peraturan dalam kehidupan Tionghoa berdasarkan pada undang-undang kolonial Hindia Belanda.
Baca Juga: Sejarah Sentiong dan Tradisi Pemakaman Tionghoa di Indonesia
Sejarah Kemunculan Kapiten Tionghoa di Hindia Belanda
Munculnya Kapiten Tionghoa di Hindia Belanda tak lepas dari kedatangan komunitas Tionghoa ke Nusantara.
Menurut berbagai catatan sejarah kuno tentang etnis Tionghoa di Indonesia menyebut, kemunculan Kapiten Tionghoa pertama kali terjadi sejak abad ke-15 masehi.
Hal ini karena pada tahun 1600-an orang-orang Tionghoa membludak datang ke Nusantara.
Kala itu pemerintah kolonial masih berbentuk Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Perusahaan Hindia Timur Belanda ini tidak ingin orang-orang Tionghoa mendominasi yang bisa menyebabkan bangsa Eropa kalah dalam perdagangan.
Karena VOC memiliki senjata yang memadai akhirnya orang-orang Eropa khususnya Belanda di Nusantara mengakuisisi etnis Tionghoa sebagai bawahannya. Mereka juga mengambil satu orang Tionghoa terpercaya untuk menjadi Kapiten Tionghoa.
Tugas Kapiten Tionghoa adalah memberikan informasi, sekaligus menerapkan kebijakan VOC untuk orang-orang Tionghoa yang tinggal di Nusantara. Tak terkecuali dengan orang-orang Tionghoa di daratan Jawa yang membentang dari Batavia-Semarang.
Baca Juga: Jejak Budaya Tionghoa di Indonesia, Punya Bioskop dan Klenteng Mewah
Selain diangkat menjadi perwakilan Timur Asing yang dekat dengan kolonial, kontroversi Kapiten Tionghoa juga karena Belanda meresmikan pemberian gelar prestisius tersebut dengan meriah di kantor urusan Asing.
Pemerintah Kolonial memberikan pangkat resmi untuk Kapiten Tionghoa yang terdiri dari pangkat, Majoor, Kapteiun, dan Leutnant der Chinezen.
Menurut Mona Lohanda dalam buku berjudul ”The Kapitan Cina of Batavia 1837-1942: A History of Chinese Establishment in Colonial Society”, (1996) pangkat tersebut kerap disebut Opsir China, atau Chinezen Officieren.
Para pribumi juga membenci orang-orang Tionghoa karena jabatan prestisius ini diemban secara turun-temurun. Meskipun Kapiten Tionghoa sebelumnya sudah meninggal dunia, maka anak-anak mereka yang menggantikan.
Oleh sebab itu meskipun orang Tionghoa merupakan golongan Timur Asing yang minoritas, namun ternyata menempati kasta ras yang lebih tinggi dari pribumi satu tingkat di atasnya.
Perwakilan Timur Asing jadi Pejabat Kolonial Belanda
Seiring dengan perkembangan zaman, pemerintah Kolonial mengubah sistem pengangkatan Kapiten Tionghoa pasca VOC runtuh tahun 1800 Masehi.
Alur pengangkatan Kapiten Tionghoa yang berubah semakin membakar api cemburu orang-orang pribumi terhadap Belanda. Pasalnya selain diwariskan secara turun-temurun, pengangkatan jadi Kapiten Tionghoa juga dilatarbelakangi oleh kedekatan.
Apabila ada orang Tionghoa yang dekat dengan Belanda, maka satu sampai tiga tahun kemudian Belanda akan mengangkatnya jadi Kapiten Tionghoa. Orang-orang Tionghoa tersebut kemudian memanfaatkan kedekatan ini untuk menjaga komunitas Tionghoa yang jadi minoritas.
Oleh sebab itu sejak dahulu kala orang-orang Tionghoa di Indonesia kerap mengalami konflik berkepanjangan.
Percikan api perselisihan ini akibat etnis Tionghoa yang minoritas namun bisa menguasai seluruh kepentingan ekonomi masyarakat pribumi dari berbagai aspek, salah satunya menjadikan pribumi sebagai budak (pembantu) mereka.
Baca Juga: Sejarah Pengakuan Tionghoa di Indonesia, Bermula dari BPKI
Adapun hubungan dekat pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan Opsir China menjadikan pangkat Kapiten Tionghoa “diistimewakan” Belanda. Pemerintah kolonial Belanda senang dengan mereka karena Kapiten Tionghoa kerap menyenangkan hati, dan mematuhi segala perintah negara.
Pribumi Memberontak Kapiten Tionghoa
Kecemburuan tak tertahankan lagi datang dari pribumi yang memberontak Kapiten Tionghoa. Mereka meminta keadilan yang sama dari pemerintah kolonial sebagaimana pemerintah kolonial memperlakukannya pada etnis Tionghoa.
Pemberontakan terjadi di mana-mana. Pemerintah kolonial mengadu domba pribumi dan etnis Tionghoa. Namun meskipun banyak menelan korban akibat konflik tersebut pemerintah kolonial enggan memberikan tanggapan.
Hingga lahirlah siasat yang membohongi pribumi. Pemerintah kolonial berjanji untuk mengangkat jabatan yang sama dari golongan pribumi. Maka sejak tahun 1890 lahirlah istilah Kekapitan Betawi, dan Kekapitan Banten.
Artinya sudah ada satu profesi jabatan untuk pribumi sebagaimana yang berlaku pada orang-orang Tionghoa terdahulu.
Namun ternyata jabatan ini membohongi pribumi. Sebab perekrutan menjadi Kekapitan Betawi dan Kekapitan Banten berasal dari Ras Tionghoa. Pemerintah kolonial hanya mengubah istilah untuk meredam pemberontakan terjadi.
Tradisi mengangkat “Kekapitan” ini terjadi hingga mundurnya kekuasaan Belanda akibat peristiwa Perang Dunia II (1942-1945). Bahkan sempat ada Kapiten Tionghoa yang menjabat hingga kedatangan Jepang bernama Khouw Kim An.
Menurut berbagai sumber sejarah, Khouw Kim An meninggal pada tahun 1945. Orang-orang di Batavia mengenal jejaknya sebagai mantan Kapiten Tionghoa berpangkat Majoor der Chinezen. (Erik/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
