harapanrakyat.com,- DPRD Kota Banjar, Jawa Barat, menyoroti soal capaian PAD rendah. Pasalnya, hingga memasuki akhir tahun ini capaian PAD Pemkot Banjar baru tercapai 74,42 persen
Anggota Komisi II DPRD Kota Banjar Bambang Prayogi mengatakan, terkait masih rendahnya capaian target pendapatan menurutnya banyak faktor yang mempengaruhi, salah satunya kondisi ekonomi pasca pandemi yang masih belum pulih.
Untuk mendorong capaian target tersebut, DPRD mendorong Pemkot untuk melakukan upaya intensifikasi PAD.
Melalui intensifikasi itu, lanjutnya, akan membantu mengurai persoalan dalam mengejar target PAD.
Ketika sudah ditemukan masalahnya, maka segera membuat formulasi penyelesaian dan memperkuat dengan regulasi.
“Kami dari DPRD mendorong agar OPD penghasil PAD melakukan upaya intensifikasi karena ini berkaitan dengan capaian target yang belum tercapai,” kata Bambang, Jumat (18/11/22).
Baca juga: Capaian PAD di Kota Banjar Masih Rendah, Sejumlah OPD Ungkap Alasannya
Upaya intensifikasi tersebut, kata Bambang, misalnya untuk sektor ketahanan pangan balai benih ikan bisa diberikan tambahan anggaran untuk menambah produksi bibit ikan.
Solusi DPRD Soal Capaian PAD Rendah
Menurutnya, capaian-capaian target PAD tersebut tidak akan bisa meningkat ketika tidak dibarengi dengan dukungan anggaran yang memadai dan kebijakan berupa regulasi atau peraturan.
“Kalau PAD belum bisa tercapai dan waktu sudah mepet begini artinya ada masalah. Makannya perlu intensifikasi bagaimana agar target itu dapat tercapai dan kedepan bisa meningkat,” ujarnya.
“Kami hanya bisa mendorong melalui pengawasan, budgeting dan membuat regulasi untuk mendukung peningkatan PAD. Selebihnya tinggal kebijakan dari kepala daerah,” katanya menambahkan.
Anggota DPRD Kota Banjar dari Komisi III Sudarsono mengatakan, Pemkot harus mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki oleh masing-masing OPD.
Ia menjelaskan, potensi pendapatan itu seperti pembayaran retribusi maupun pendapatan dari sektor yang lain, seperti pembayaran pajak ke daerah, terutama pendapatan dari sektor rumah sakit.
“Satu harus ada pengawasan yang ketat. Targetnya itu tercapai. Ini nggak bisa tercapai tergantung pelaksana di lapangan. Kami juga mendorong agar capaian PAD tidak rendah alias selalu meningkat,” katanya.
Selain sektor pendapatan yang sekarang ini sudah berjalan, ia juga meminta Pemkot menggali pendapatan dari sektor lain, seperti sektor pariwisata.
Menurutnya, hingga saat ini pengelolaan sektor wisata belum maksimal. Pasalnya, belum bisa memberikan kontribusi nyata untuk pendapatan daerah sehingga perlu penataan.
Penataan tersebut, lanjutnya, perlu sekali dari sisi pengelolaan maupun dari sisi regulasi berupa peraturan daerah (Perda).
“Tinggal legalitasnya. Kalau mau mengembangkan sektor wisata juga harus simultan konsentrasi di situ dan harus memiliki daya tarik,” katanya. (Muhlisin/R6/HR-Online)
