Proyek Atom of Peace dari Amerika Serikat mendapat sokongan dari presiden Sukarno yang ingin mengembangkan nuklir di Indonesia.
Teknologi nuklir tahun 1950-an di Indonesia merupakan suatu hal yang baru dan asing. Namun menjadi perbincangan masyarakat dunia karena fungsi alat tersebut yang kontroversial.
Terlepas dari dampak kontroversial nuklir yang bisa menciptakan daya ledak hebat seperti penghancuran Hiroshima-Nagasaki di Jepang era Perang Dunia II. Presiden Sukarno bertekad untuk mengembangkan nuklir sejak tahun 1954.
Pilihan Presiden Sukarno untuk mengembangkan nuklir di Indonesia berbeda halnya seperti yang terjadi di Cina, dan Uni Soviet, yakni nuklir sebagai senjata.
Indonesia di bawah pemerintahan awal Presiden Sukarno hanya mendukung pembangunan nuklir sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan mengejar ketertinggalan berteknologi.
Program pengembangan nuklir untuk mengejar ketertinggalan teknologi suatu negara, untuk pertama kalinya diinisiasi oleh Amerika Serikat.
Baca Juga: Sejarah Konferensi Asia Afrika, Peran Soekarno Menentang Perang Dingin
Negara Paman Sam itu mengkampanyekan program di atas dengan istilah “Atom of Peace”. Dengan arti lain yaitu, hanya menggunakan nuklir sebagai objek riset dengan maksud perdamaian dan pengembangan teknologi dunia.
Karena Amerika memiliki pemikiran yang sama akan pemanfaatan nuklir dengan Indonesia, akhirnya Presiden Sukarno memutuskan untuk bergabung ke dalam organisasi tersebut yang terbentuk di Washington.
Bergabungnya delegasi Indonesia dengan program Atom of Peace di Washington tercermin dari kesepakatan mereka untuk mengirim perwakilannya ke Amerika untuk berdiskusi.
Peristiwa ini menjadi menarik karena Presiden Sukarno menyetujui dan sepakat proyek nuklir Amerika Serikat (Atom of Peace). Padahalt ia sangat benci negara kapitalis layaknya negeri Paman Sam.
Mendukung Program Nuklir Atom of Peace di Amerika Serikat
Kendati Presiden nomor wahid Indonesia ini pernah bermusuhan dengan Amerika, akan tetapi dalam program nuklir sebagai teknologi perdamaian sangat diapresiasi oleh Sukarno.
Wujud apresiasi Presiden Sukarno tidak lain adalah bergabungnya delegasi Indonesia untuk mendukung program nuklir Atom of Peace di Amerika tahun 1956-1957.
Dukungan akan program ini tercermin dari adanya pembentukan panitia International Atomic Energy Agency (IAEA) di Wina.
Tujuan dari pembangunan IAEA di Wina tersebut antara lain untuk mempercepat dan memperbesar sumbangan teknologi nuklir dalam bidang perdamaian, kesehatan, dan kemakmuran seluruh negara yang ada di dunia.
Sementara sebagian pengamat militer melihat pembangunan panitia IAEA ini secara mendasar berfungsi untuk menjamin segala bentuk bantuan program nuklir, agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan militer.
Adapun panitia IAEA delegasi Indonesia di Wina melakukan urunan dana untuk kelancaran penelitian nuklir perdamaian sebesar AS $ 29. 836. 10,-.
Selain memberikan urunan dana dengan jumlah yang cukup besar, Indonesia pasca bergabungnya dengan IAEA kemudian mendirikan Lembaga Nuklir Nasional di Jakarta.
Mengejar Ketertinggalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Modern
Mengikuti program pembangunan nuklir di Indonesia juga tak lepas dari peran ambisi Presiden Sukarno agar tidak tertinggal jauh dalam hal teknologi modern, kaitannya dengan negara- negara barat.
Selain mendorong kemajuan teknologi, tujuan lain dari bergabungnya delegasi Indonesia dengan program Atom of Peace di Amerika itu untuk menghindari nuklir dijadikan sebuah senjata.
Oleh sebab itu, dalam berbagai kesempatan saat rapat dan berdiskusi mengenai pembangunan nuklir di Amerika Serikat, Indonesia selalu menjunjung tinggi perdamaian dunia.
Setelah delegasi Indonesia yang berhubungan dengan kepentingan nuklir di Amerika pulang, Presiden Sukarno akhirnya membentuk Panitia Penjelidikan Radioaktivitet dan Tenaga Atom (PPRTA).
Pembentukan panitia ini sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia, No. 230, Tahun 1954, Tanggal 23 November 1954.
Baca Juga: Aksi Heroik Bung Karno Kecam PBB Karena Dinilai Tidak Adil
Dengan bergabungnya delegasi Indonesia dengan program Atom of Peace di Amerika, secara tidak langsung Indonesia sebagai negara yang baru maju, dikenal dunia karena kepeduliannya terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi.
Selain itu, delegasi Indonesia yang menjadi panitia IAEA di Wina telah memperoleh relasi yang luas. Tentu relasi ini bermanfaat untuk mengembangkan teknologi modern di Indonesia pada masa yang akan datang.
Pernyataan diatas sebagaimana mengutip pendapat Dara Sylvia dalam Jurnal Lembaran Sejarah UGM berjudul “Politik Nuklir di Indonesia masa Sukarno, 1958-1967”, (Sylvia, 2020: 117).
Memberikan Pandangan Perdamaian Dunia
Perkembangan untuk membangun nuklir sebagai media penelitian teknologi modern di Indonesia, ternyata tak lepas dari perhatian dua negara raksasa dunia yang sedang perang dingin.
Mereka adalah Amerika itu sendiri dengan Uni-Soviet. Dua negara tersebut membujuk Indonesia untuk menyatakan sikap memilih yang mana. Bahkan suatu ketika Indonesia menerima bantuan banyak untuk keperluan proyek nuklir ini dari Amerika Serikat dan Uni-Soviet.
Akan tetapi prinsip Presiden Sukarno masih terkendali dengan baik. Ia justru memiliki tujuan pembangunan nuklir di Indonesia justru bisa menjadi media pemersatu dunia. Tak terkecuali Amerika dan Uni-Soviet itu sendiri.
Baca Juga: Sejarah Nama Indonesia, Ternyata Ahli Etnologi Jerman Pencetusnya
Dukungan Indonesia dengan cara bergabung dengan program Atom of Peace bersama Amerika Serikat ini, bertujuan untuk mencegah nuklir menjadi senjata peperangan.
Indonesia sebagai negara yang netral justru mengajak dua negara raksasa dunia tersebut untuk bersama-sama membangun pengetahuan dan teknologi modern, demi kesejahteraan peradaban.
Secara tidak langsung sikap Presiden Sukarno demikian ini juga telah memberikan pandangan pada dunia. Konsep persatuan sebenarnya bisa diperoleh di mana, dan kapan pun, tak terkecuali dengan mengkampanyekan nuklir sebagai objek penelitian, bukan menjadi senjata.
Tahun 1960, Pembangunan Nuklir Perdamaian Sukarno Berbalik Arah Menjadi Politis
Peristiwa keluarnya Republik Indonesia dari Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) membuat Presiden Sukarno “menelan ludahnya sendiri”.
Pasalnya ia telah membatalkan tujuan awal dalam pembangunan nuklir di Indonesia murni untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pembangunan nuklir di Indonesia tercemari oleh unsur politis Sukarno yang ingin membalas PBB yang dianggapnya sebagai lembaga pembela imperialis Barat.
Situasi yang tegang antara Indonesia dengan PBB berdampak pada permusuhannya kembali Ibu Pertiwi dengan negeri Paman Sam.
Hal ini membuat Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mendekati Sukarno dengan dominasi unsur komunismenya. Terutama membahas politik dalam rangka menindaklanjuti pembangunan nuklir di Indonesia.
RRT berhasil mempengaruhi Presiden Sukarno untuk mengubah badan nuklir Indonesia yang terbentuk oleh konferensi nuklir di Wina menjadi Lembaga Tenaga Atom (LTA) pada tahun 1960.
Proyek nuklir antara RRT dan Republik Indonesia era Sukarno memanas. Hal itu terjadi kala sebagian pengamat politik Barat menduga ada kemungkinan besar Indonesia mengubah orientasi pengembangan nuklirnya menjadi senjata perang.
Beberapa fakta dugaan tersebut terlihat ketika Sukarno mengubah nama LTA menjadi Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN).
BATAN mendeklarasikan nuklir yang akan diproduksi oleh Republik Indonesia tidak lagi berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi untuk penggunaan senjata perang menghajar negara imperialis Barat.
Pernyataan Sukarno dalam pembukaan BATAN ini pun membuat Amerika sebagai negara yang mempelopori program Atom of Peace mendadak ketar-ketir.
Negeri Paman Sam itu khawatir menjadi sasaran Sukarno dengan produk nuklirnya bersama negara komunis sekelas RRT.
Mengumumkan Nuklir sebagai Senjata
Sebagaimana pidato yang dideklarasikan saat BATAN berdiri menjadi badan pusat bagi penelitian nuklir di Indonesia tadi. Lagi-lagi Sukarno memberitakan pengumuman nuklir sebagai senjata baru pada pidato kongres Muhammadiyah di Bandung tanggal 24 Juli 1965.
Baca Juga: Kisah Bung Karno Pernah Satu Kos dengan Pendiri PKI
Dengan percaya dirinya Sukarno mengatakan dalam pidatonya bahwa Indonesia sebentar lagi akan mempunyai senjata nuklir.
Berbagai surat kabar pun merekam pidato ini dan menuliskan berbagai perdebatan yang pro dan kontra. Selain Koran lokal, berita Indonesia bakal punya senjata nuklir ini juga terbit di beberapa pers Internasional.
Dalam pidatonya Sukarno yang menyebut Indonesia akan memiliki nuklir juga diiringi himbauan seluruh rakyat Indonesia untuk berdikari ekonomi.
Dengan berdikari ekonomi, secara tidak langsung bisa membantu kebutuhan pembangunan nuklir sebagai senjata perang yang ditakuti oleh negara-negara Barat.
Menurut Sukarno loyalitas terhadap proyek pembangunan nuklir sebagai perdamaian dunia, tidak hanya bergerak dalam bidang riset dan pengembangan teknologi modern.
Apabila ternyata negara Barat ingin bermain api dengan negara kita. Tidak ada jalan lain untuk menciptakan perdamaian selain membalas kepengecutan negara-negara imperialis Barat dengan cara memiliki nuklir sebagai senjata.
Akan tetapi cita-cita Sukarno yang strategis ini terpaksa harus dihapus. Hal ini seiring dengan dirinya yang terlibat peristiwa G30S/PKI pada bulan September 1965.
Kejadian ini menimbulkan pertanyaan, apakah ada keterlibatan negara imperialis Barat dalam peristiwa G30S/PKI 1965? Ataukah peristiwa murni yang disebabkan oleh intrik politik PKI melengserkan Sukarno? Masih misteri hingga saat ini. (Erik/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
