Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kota Banjar, Jawa Barat mengungkap BUMDes yang ada di Banjar belum ada satupun yang berbadan hukum.
Kepala DPMD Kota Banjar Wawan Gunawan mengatakan, pihaknya mengaku prihatin atas adanya dugaan kasus penyelewengan dana oleh 2 BUMDes.
Namun begitu, ia mengatakan sejauh ini pihaknya telah melakukan pembinaan terhadap semua BUMDes supaya melakukan pembenahan tata kelolanya.
“Untuk koordinasi dan pembinaan sebetulnya terus berjalan. Dengan kejadian ini tentunya kami juga prihatin,” kata Wawan, Jumat (19/8/22).
Baca juga: Soal Penyelewengan Dana BUMDes, Inspektorat Kota Banjar Klaim Lakukan Pengawasan
Belum Ada BUMDes yang Berbadan Hukum
Sampai saat ini, kata Wawan, untuk program revitalisasi BUMDes masih dalam proses.
Meski sebagian sudah mendaftar, namun Wawan menyebut belum ada BUMDes yang berbentuk badan hukum karena mengalami sejumlah kendala.
Sejumlah kendala itu, lanjutnya, misalnya dalam proses pendaftaran harus ada berita acara musyawarah desa (Musdes) dan itu harus diupload saat pendaftaran melalui aplikasi.
Kemudian, membuat peraturan desa, struktur kepengurusan BUMDes terbaru, AD/ART serta persyaratan administrasi lainnya.
Sehingga, meskipun sudah melakukan pendaftaran, tetapi karena persyaratannya belum lengkap, BUMDes yang telah mendaftar belum bisa melanjutkan tahapan berikutnya.
“Untuk pendaftaran sebetulnya sudah ada sebagian yang mendaftar, cuma ada beberapa persyaratan yang belum memenuhi. Jadi belum ada yang berbadan hukum,” katanya.
Terkait tindaklanjut hasil pemeriksaan Inspektorat, pihaknya mengaku telah melakukan pembinaan dan imbauan.
Selain itu, dari hasil laporan hasil pemeriksaan Inspektorat untuk saat ini tidak ada penyertaan sebelum BUMDes melakukan revitalisasi dan berbentuk badan hukum.
Setiap Bumdes, katanya, juga sudah melakukan pendataan pengakuan piutang permasalahan simpan pinjam terhadap nasabah yang menunggak dan progres laporannya ada di pihak Inspektorat.
“Kita sudah membuat imbauan dan pembinaan terkait progres revitalisasi BUMDes yang bermasalah, agar segera melakukan langkah-langkah. Termasuk pembentukan tim penyelamat,” katanya.
Percepat Revitalisasi
Sementara itu, saat konferensi pers di Kejari Banjar belum lama ini, Kepala Kejaksaan Negeri Banjar Ade Hermawan mengatakan, pihaknya mendorong pemerintah daerah secepatnya melakukan revitalisasi BUMDes.
Pembinaan dan revitalisasi tata kelola organisasi BUMDes tersebut sebagaimana dalam ketentuan PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes.
Sehingga, BUMDes bisa berbadan hukum dan memiliki instrumen penguatan di dalamnya.
“Sebetulnya sekarang ini ada PP Nomor 11 tahun 2021. Di situlah harus ada pembinaan terhadap pengelolaan dan instrumen penguatan BUMDes yang macet itu,” kata Ade.
Ade menegaskan, dengan adanya PP Nomor 11 tahun 2021 itu tentunya berimplikasi pada perubahan struktur organisasi BUMDes. Sehingga BUMDes yang baru bisa menjadi motor penggerak untuk memajukan perekonomian di desa.
Terlebih, kata Ade, total kemacetan dana BUMDes dari 16 BUMDes di Kota Banjar sejak tahun 2007-2021 menurutnya nilainya cukup besar, mencapai 15 miliar.
Apabila dikelola dengan baik, bisa untuk menggerakkan perekonomian rakyat.
“Inilah yang harus menjadi tugas pemerintah untuk segera mendorong perubahan BUMDes yang ada sekarang ini, sehingga bisa maju. Bisa menjadi motor penggerak ekonomi di desa,” katanya. (Muhlisin/R6/HR-Online)
 Kota Banjar, Jawa Barat mengungkap BUMDes yang ada di Banjar belum ada satupun yang berbadan hukum.){kind=link}