Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Sebanyak 6 posisi Jabatan Tinggi Pratama (JTP) Eselon II di Kota Banjar, Jawa Barat, alami kekosongan. Kekosongan itu karena sejumlah pejabat memasuki masa pensiun dan perubahan SOTK baru.
Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Banjar, Asep Tatang Iskandar, mengatakan, berdasarkan data kepegawaian setidaknya ada 6 jabatan tinggi yang hingga saat ini mengalami kekosongan.
Sebanyak enam JTP lingkup Pemkot Banjar yang alami kekosongan itu antara lain, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Peternakan, Kepala Dinas Kesbangpol, serta tiga orang Staf Ahli.
“Ada enam jabatan tinggi yang sekarang ini kosong. Ada yang pensiun, rotasi mutasi dan penambahan OPD baru karena perubahan SOTK,” kata Asep Tatang Iskandar, Selasa (2/8/2022).
Baca juga: Relokasi PKL Kenanga Kota Banjar, Pedagang Sebut Belum Ada Sosialisasi
Lanjutnya, untuk mengisi jabatan tinggi pratama tersebut mekanismenya nanti akan dilakukan melalui proses oppen bidding setelah didahului melapor ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk mendapat persetujuan.
Namun begitu, kata Asep Tatang, untuk proses oppen bidding tersebut kemungkinan belum dilakukan pada saat ini karena untuk seleksi open bidding itu berkaitan juga dengan anggaran.
Pemkot Banjar Tunjuk Plt Isi Kekosongan Pejabat JTP
Untuk sementara ini, kata Asep Tatang, posisi jabatan tinggi di OPD yang mengalami kekosongan itu, sudah ditunjuk pelaksana tugas (Plt) sehingga tidak mengganggu aktifitas pelayanan.
“Oppen bidding belum bisa dilaksanakan saat ini karena itu juga berkaitan dengan anggaran. Sementara untuk yang JTP sudah ada Pelaksana tugas. Jadi pelayanan tetap jalan,” katanya.
Ia menambahkan, selain kekosongan posisi jabatan tinggi pratama (JTP), berdasarkan data di Kepegawaian pada tahun ini terdapat 112 pegawai lingkup Pemkot Banjar yang akan memasuki masa pensiun.
Dari jumlah tersebut sampai bulan Juli ini terdapat 68 pegawai yang telah memasuki masa pensiun. Terbanyak berada di Dinas Pendidikan (guru) yaitu sebanyak 45 orang.
“Pegawai yang pensiun paling banyak itu dari guru dan untuk pengadaan pegawai melalui PPPK sampai sekarang belum ada formasi dari pusat. Jadi masih sebatas usulan,” katanya. (Muhlisin/R8/HR Online/Editor Jujang)