Berita banjar, (harapanrakyat.com),- Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kota Banjar, Jawa Barat, merespon kasus dua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terseret dugaan kasus penyelewengan pengelolaan dana.
Ketua APDESI Kota Banjar Yayat Ruhiyat mengaku prihatin dengan adanya dua kasus dugaan penyelewengan pengelolaan dana BUMDes tersebut.
Menurutnya, kejadian tersebut harus menjadi pembelajaran bagi BUMDes yang lain untuk berbenah dan melakukan revitalisasi pengelolaan BUMDes.
“Pada intinya adanya dua BUMDes yang terindikasi melakukan penyelewengan menjadi pembelajaran bagi BUMDes yang lain untuk evaluasi,” kata Yayat kepada HR Online, Minggu (14/8/2022).
Baca Juga: Lagi, Dugaan Penyelewengan Dana BUMDes di Kota Banjar, Desa Ini Kena!
Yayat meminta pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan supaya BUMDes yang ada saat ini dapat kembali berjalan dan mampu berkembang.
Terlebih lagi, kata Yayat, sebagian besar BUMDes yang ada statusnya kurang sehat. Hal ini karena masalah pendanaan yang bersumber dari dana UPK yang dikeluarkan pada tahun 2007-2009.
Sehingga, dengan adanya keterlibatan pemerintah dan pihak-pihak terkait melalui pembinaan yang dilakukan, diharapkan dapat mengembalikan kondisi BUMDes.
“Diharapkan dengan keterlibatan semua pihak itu dapat menyehatkan kembali keberadaan BUMDes sebagai leader perekonomian di Desa sebagaimana amanat undang-undang,” katanya.
Lebih lanjut ia menambahkan, pihaknya khawatir jika tidak segera ada solusi dan pembinaan permasalahan tersebut nantinya akan mengganggu perjalanan pengelolaan BUMDes.
Menurutnya, pengusutan pada dua BUMDes yang diduga terseret kasus penyelewengan dana tersebut akan mempengaruhi psikologis pengurus BUMDes yang lain.
“Apabila tidak dicarikan solusi dikhawatirkan itu berpengaruh pada psikologis dan perjalanan pengelolaan BUMDes,” katanya. (Muhlisin/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
 terseret dugaan kasus penyelewengan pengelolaan dana.){kind=link}