Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Banjar, Jawa Barat, menyayangkan adanya dugaan kasus pembayaran gaji untuk tenaga kerja kontrak (pekerja fiktif) yang terjadi di RS Asih Husada Langensari.
Mereka menganggap, permasalahan tersebut sebagai pertanda lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan meminta aparat hukum bertindak menangani kasus tersebut.
Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Banjar, Awal Muzaki, mengatakan, munculnya permasalahan tersebut menandakan transparansi tata kelola rekrutmen tenaga pegawai yang ada tidak berjalan maksimal.
Selain itu, permasalahan di RS Asih Husada Banjar, menunjukkan lemahnya kinerja dan tidak berjalannya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga harus ditindaklanjuti oleh alat penegak hukum.
“Jika saja pengawasan itu terlaksana dengan baik dan dilakukan secara intensif tentunya tidak akan terjadi. Ini akibat dari lemahnya pengawasan,” kata Awal kepada HR Online, Jumat (8/7/2022).
Baca juga: Terungkap, Pelayanan di RS Asih Husada Kota Banjar Tak Berbayar
Lanjutnya menyayangkan, seharusnya dari awal perekrutan tenaga kontrak tersebut mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar acuan.
Untuk itu, kata Awal, pihaknya mendesak kepada pemerintah Kota Banjar melalui bidang pengawasan mengambil langkah tegas dan aparat penegak hukum menindaklanjuti kasus di RS Asih Husada.
Selain itu, ia juga mendorong agar pemerintah Pemkot, membuat peraturan daerah sebagai regulasi supaya tata kelola dan pelayanan di RS Asih Husada berjalan maksimal.
“Kami dorong penuntasan permasalahan tersebut agar tidak ada pihak yang dirugikan atas praktik tak berintegritas dan tidak bertanggung jawab itu. APH juga harus turun tangan untuk kasus yang diduga menyalahi aturan ini,” katanya.
Sebelumnya saat inspeksi mendadak (Sidak) Komisi I DPRD Kota Banjar, Kasubag TU UPTD Asih Husada, Saeful Milah mengungkapkan untuk permasalahan tersebut sedang ditangani Unit Tipikor Polres Banjar.
“Sudah ada yang ke sini minta data. Kita tinggal menunggu alurnya,” katanya saat Komisi I DPRD sidak meminta penjelasan permasalahan tersebut bersama Kepala UPTD RS Asih Husada. (Muhlisin/R8/HR Online/Editor Jujang)
 yang terjadi di RS Asih Husada Langensari, Banjar ditanggapi serius aktivis PMII.){kind=link}