Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Pengamat Pemerintahan Sidik Firmadi, turut menyoroti adanya dugaan kasus pembayaran gaji pegawai fiktif yang terjadi di RS Asih Husada, Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat.
Sidik mengatakan, adanya kasus pembayaran untuk pekerja yang diduga fiktif tersebut sangat memalukan dan melukai hati masyarakat.
Selain itu, jika kasus tersebut benar, maka menunjukkan secara terang benderang mananjemen pengelolaan RS Asih Husada selama ini tidak beres.
“Bagaimana mungkin seorang pegawai yang tidak bekerja atau bahkan mungkin orangnya saja tidak jelas keberadaannya, bisa menerima gaji setiap bulannya. Dan itu tanpa ada satu pegawai pun yang mencurigainya. Sungguh fenomena yang sangat konyol menurut saya,” kata Sidik Firmadi kepada HR Online, Jumat (29/7/2022).
Baca Juga: Kasus Dugaan Gaji Pekerja Fiktif RS Asih Husada Banjar Terus Berlanjut
Lanjutnya menyebutkan, ada beberapa hal yang perlu diingatkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Termasuk juga kepada Pemerintah Kota Banjar, yakni secepatnya melakukan penyelidikan secara tepat.
Langkah tersebut agar permasalahan itu menjadi terang. Apabila memang berbagai alat bukti telah terpenuhi maka harus diproses hukum dan ketegasan APH tentu sangat dinantikan masyarakat.
“Saya rasa kasus ini bisa menjadi sebuah pembuktian awal bagi Kapolres Banjar yang baru. Agar beliau mampu menunjukkan komitmennya membantu memberantas KKN di Kota Banjar dan melindungi uang rakyat,” katanya.
Masukan untuk Walikota Banjar Terkait Dugaan Kasus Pembayaran Fiktif RS Asih Husada
Lebih lanjut ia mengatakan, Pemerintah Kota Banjar dalam hal ini Walikota Banjar untuk sementara waktu harus memberhentikan jajaran pimpinan manajemen RS Asih Husada.
Hal itu, karena menurutnya mereka semua patut diduga tidak mampu bekerja dengan baik. Bagaimana mungkin, ujar Sidik, seorang pimpinan Direktur tidak mengetahui adanya pegawai fiktif yang menerima gaji setiap bulannya tanpa bekerja sama sekali.
“Apakah seorang direktur tidak pernah mengetahui atau mengecek jumlah pegawai maupun laporan pengeluaran bulanan yang berkaitan dengan operasional RS Asih Husada secara keseluruhan?” katanya.
Menurut Sidik, permasalahan tersebut bukanlah massalah sepele. Apalagi RS Asih Husada dibangun dengan menggunakan uang rakyat.
“Hemat saya masalah ini bukan masalah sepele, karena RS Asih Husada dibangun mahal-mahal menggunakan uang rakyat. Operasionalnya pun termasuk untuk gaji pegawainya juga diambil dari uang rakyat melalui APBD Kota Banjar,” ujarnya.
Lanjutnya menambahkan, apabila dugaan kasus pembayaran gaji fiktif ini tidak terbukti maka para pimpinan RS Asih Husada yang diberhentikan sementara tersebut dapat diangkat kembali.
“Terakhir saya berharap untuk pola rekrutmen pegawai kedepannya harus dilakukan secara terbuka. Serta diawasi oleh Pemerintah Kota Banjar agar hal seperti ini tidak terulang kembali,” pungkasnya. (Muhlisin/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
