Berita Banjar (harapanrakyat.com),- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar, Jawa Barat, menyoroti rendahnya realisasi serapan anggaran daerah Pemerintah Kota Banjar, serta menurunnya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2021.
Tak hanya itu, DPRD juga meminta Wali Kota Banjar untuk melakukan kajian terhadap Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) guru sertifikasi, yang pada tahun ini berencana untuk dihapuskan.
Penilaian itu disampaikan Ketua DPRD Kota Banjar saat penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota Banjar tahun 2021. Paripurna LKPJ tersebut berlangsung di ruang rapat Paripurna DPRD, Selasa (17/5/2022).
Ketua DPRD Kota Banjar Dadang R Kalyubi mengatakan, berdasarkan hasil pencermatan dan telaah terhadap LKPJ Wali Kota Banjar tahun 2021, pihaknya menyambut sejumlah rekomendasi. Antara lain soal rendahnya serapan anggaran tahun 2021, dan juga realisasi PAD.
Dari total anggaran APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 803.826.210.669, yang bisa terealisasikan hanya sebesar Rp 754.615.942.213 atau 93,88 persen.
Bahkan, katanya, urusan kesehatan menjadi urusan terendah untuk penyerapan anggaran, yaitu sebesar Rp 213.809.494.082 (85,92 persen), dari yang dilokasikan yaitu Rp 248.855.392.197.
“Hampir semua urusan kecuali perindustrian tidak mampu menyerap dan menggunakan anggaran yang telah dialokasikan,” kata Dadang saat sambutan.
Baca Juga : DPRD Desak Pemkot Banjar Ambil Langkah Cepat Tangani Kasus Pekerja Migran
Selain itu, DPRD juga menyoroti operasional UPTD RS Asih Husada yang sampai saat ini belum terwujud.
Padahal, alokasi anggaran yang digelontorkan pada tahun anggaran 2021 cukup besar, yaitu sebesar Rp 15.567.124.600.
Berikutnya, DPRD menilai pelaksanaan program perangkat daerah masih rendah dan belum mampu mendorong pencapaian visi dan misi Wali kota.
“Pansus meminta perangkat daerah, agar dalam menyusun program kegiatan berpedoman dan berorientasi pada pencapaian visi dan misi Wali kota,” ucapnya.
Rekomendasi DPRD Kota Banjar Terkait Rendahnya Realisasi PAD
Lebih lanjut ia menambahkan, DPRD juga merekomendasikan agar pemerintah memaksimalkan peningkatan potensi untuk PAD. Selain itu, dalam menetapkan PAD harus berdasarkan kajian atau uji petik pihak ketiga.
Hal itu karena rendahnya atau menurunnya realisasi PAD pada tahun 2021 dari target yang ditetapkan. Dari target PAD sebesar Rp 138.053.491.482, hanya terealisasi sebesar Rp 127.104.472.073 atau 92,07 persen.
Selain itu, kata Dadang, DPRD juga meminta kepada Pemkot agar untuk melakukan kajian atas pemberian TPP bagi guru sertifikasi. Dan, hasil kajian tersebut harus sudah selesai sebelum penetapan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022.
“Hasil konsultasi ke provinsi, TPP guru sertifikasi masih diperbolehkan. Namun sumber anggarannya harus dari PAD, dan untuk kepastiannya TPP itu kebijakan kepala daerah,” ujarnya.
Tanggapan Wali Kota Banjar
Sementara itu, Wali Kota Banjar, Ade Uu Sukaesih pada kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas masukan dan rekomendasi dari DPRD Kota Banjar.
Menurutnya, pelaksanaan program tahunan 2021 telah direncanakan sesuai dengan kewenangan. Dan juga urusan pemerintah yang telah diamanatkan undang-undang, serta dalam upaya pencapaian visi dan misi Kota Banjar tahun 2018-2025.
Akan tetapi, dalam pelaksanaannya tidak dapat dipungkiri masih terdapat beberapa urusan yang tidak dapat dialokasikan anggarannya. Hal tersebut karena keterbatasan anggaran, dan diprioritaskan untuk penanganan Covid-19 serta program kegiatan lain.
“Kami telah berupaya maksimal. Namun kami sadari disamping keberhasilan yang sudah diraih, masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh sebab itu kami mengajak semua pihak untuk bahu-membahu memajukan kota Banjar,” katanya. (Muhlisin/R5/HR-Online/Editor-Adi)
