Berita Banjar (harapanrakyat.com),- Belum divaksin Covid-19, namun dua anak di Kota Banjar, Jawa Barat, sudah terdata sebagai penerima vaksin dosis pertama.
Zaenal Arifin merasa kebingungan karena anaknya yang bernama Kifa (11), sudah terdata sebagai penerima vaksin Covid-19 dosis pertama. Padahal anaknya itu sama sekali belum pernah suntik vaksin di tempat fasilitas kesehatan manapun.
Pertama kali Zaenal mengetahui anak ketiganya terdata sudah menerima vaksin Covid-19 itu setelah mendengar cerita temannya yang juga mengalami hal serupa.
“Awalnya saya mengecek itu karena ada info dari teman. Ternyata anaknya yang belum terima vaksin Covid-19, tapi sudah terdata,” ungkap Zaenal, Selasa (05/04/2022).
Karena merasa penasaran, kemudian ia pun langsung mencoba mengecek nama anaknya melalui aplikasi Peduli Lindungi. Ketika dicek dengan cara memasukan nama dan NIK anaknya, ternyata benar nama anak Zaenal sudah ada datanya dalam aplikasi tersebut.
Kejanggalan itu pun menjadi sebuah tanda tanya besar bagi Zaenal yang sampai saat ini belum ia temukan jawabannya.
“Saya juga bertanya-tanya ini dari mana datanya. Sebagian orang tua mungkin merasa senang bahwa anaknya sudah vaksinasi. Tapi ini mencontohkan ketidakbenaran, manipulasi data yang perlu saya tanyakan siapa yang melakukan hal seperti ini,” tandas Zaenal.
Anak Belum Divaksin Covid-19, Ortu Sentil Transparansi
Hal serupa juga terjadi pada seorang anak berinisial M (8). Anak tersebut tidak mendapat izin orang tuanya untuk mengikuti vaksin Covid-19. Namun setelah orang tuanya mengecek melalui aplikasi Peduli Lindungi malah terdata sudah menerima vaksin.
Baca Juga : Dinkes Kota Banjar Tetap Melayani Vaksinasi Covid-19 Selama Puasa
Orang tua M, Dede Komara mengungkapkan kekecewaannya itu karena tidak ada transparansi dari pihak terkait tentang data tersebut.
“Kenapa tidak transparan, ada unsur apa sebenarnya kok harus manipulasi data seperti itu,” tanya Dede Komara.
Ia menyebut, alasan tidak mengizinkan anaknya untuk mengikuti vaksin Covid-19 karena ia masih merasa khawatir tentang uji klinis vaksin tersebut. Jadi bukan berarti menolak secara keseluruhan.
“Alasan kami tidak mengizinkan, pertama vaksin itu masih simpang siur. Meskipun dari segi kedokteran ada yang pro dan kontra. Kemudian kami memilih tidak mengambil resiko, karena resikonya sudah jelas,” tandas Ade Komara. (Sandi/HR-Online/Editor-Eva)
