Berita Nasional, (harapanrakyat.com),- Munculnya wacana penundaan Pemilu tahun 2024, mendapat kritik keras sejumlah petinggi partai. Salah satunya Wasekjen DPP Partai Demokrat Jovan Latuconsina.
Ia mengaku sependapat dengan argumen peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional, Wasisto Raharjo Jati.
Bahwa, bahwa Parpol yang mendukung penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan jabatan Presiden sudah mengkhianati amanat reformasi.
“Padahal salah satu amanat reformasi yakni pembatasan masa jabatan Presiden yang tertuang dalam Undang Undang Dasar 1945,” ujar Jovan Rabu (2/3/2022).
Pihaknya mengaku tidak akan takut untuk menyuarakan kebenaran. “Hak konstitusi rakyat jangan dipotong, demi kepentingan segelintir kelompok,” katanya.
Baca juga: Sekjen Demokrat Minta Masyarakat Awasi Kegiatan Ilegal “Begal Politik”
Presiden Joko Widodo pun kata Jovan, dengan tegas menolak penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden.
Ia pun menilai jika wacana penundaan Pemilu 2024 ini bukan kehendak Presiden. Itu hanya segelintir orang yang mencari muka ke Presiden.
“Presiden menyebut penundaan pemilu sama saja dengan perpanjangan jabatan Presiden, kata Presiden itu sama dengan menampar muka beliau,” tegas Jovan.
Sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Ketua Umum Partai dengan tegas menolak wacana penundaan pemilu.
Kata AHY, jika aspirasi rakyat, rakyat yang mana? Jangan pernah bermain-main dengan suara rakyat.
“Ini seperti ringan-ringan saja menabrak konstitusi. Kita sudah keliling semua provinsi dan ratusan Kab/Kota di Indonesia, justru masyarakat mengalami kondisi kesulitan saat ini,” ucapnya.
Sementara itu pengamat politik dari Undip, Semarang, Dr Wijayanto, menyatakan, penundaan pemilu 2024 merupakan pemufakatan jahat elite politik yang rela mengkhianati amanat reformasi 1998.
“Ini hanya akan menghancurkan reputasi Presiden,” katanya.
Kata Wijayanto, jika sampai Pemilu ditunda dan masa jabatan Presiden diperpanjang, maka Indonesia tidak bisa lagi disebut negara demokrasi.
Sebelumnya wacana penundaan Pemilu 2024 mulai digaungkan Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi. Kemudian Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar juga berpendapat Pemilu harus ditunda karena alasan pandemi.
Terakhir Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang menerima aspirasi penundaan pemilu dari sejumlah petani. (R8/HR Online/Editor Jujang)
