Lembaga pendidikan pada era kolonial Belanda ternyata lahir karena aturan tanam paksa. Sejak berlakunya kebijakan tanam paksa, terdapat 20 pembangunan sekolah di setiap ibu kota provinsi Hindia Belanda pada tahun 1849.
Anak-anak desa yang terampil memetik padi, teh, dan kopi mendapat kesempatan dari pemerintah kolonial untuk mengikuti program pembangunan sumber daya manusia bernama sekolah.
Baca Juga: Gerakan Sunda Merdeka, Para Menak Mendirikan Negara Pasundan
Beragam kalangan yang terlibat awalnya menentang pendidikan Barat ini berlangsung, sebab masyarakat tradisi menganggap pendidikan Barat adalah hal yang baru.
Akan tetapi keraguan orang tua tersebut kemudian sirna, setelah tokoh-tokoh nasional lahir dari lembaga pendidikan tersebut.
Penelitian para ahli sejarah mengungkapkan, lembaga pendidikan era kolonial lahir karena adanya aturan tanam paksa.
Penasaran mengapa ini bisa terjadi bukan, nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana sistem pendidikan berlangsung di era pemerintahan kolonial Belanda.
Tanam Paksa, Dasar Pertama Pemerintah Era Kolonial Membangun Lembaga Pendidikan
Tanam paksa adalah program pemerintah kolonialisme Belanda yang berdiri sejak tahun 1930. Seiring dengan adanya program tersebut, kolonial membangun pula sumber daya manusia.
Berdasarkan penelitian Frankema E, dalam Why was the Dutch Legacy So Poor (2013: 314), struktur pendidikan ini disebut dengan comptabiliteitswet.
Perubahan kebijakan mengenai pendidikan di negara jajahan itu diketahui mulai sejak tahun 1864. Sedangkan biaya untuk itu diambil dari anggaran tahunan kolonial yang diratifikasi.
Pemerintah kolonial membangun sistem pendidikan di negara jajahannya diakibatkan oleh kecaman dari berbagai kalangan oposisi, seperti halnya Van de Venter.
Baca Juga: Bandit Era Kolonial Paling Sakti Berasal dari Banten, Disegani Belanda
Seorang berkenegaraan Barat ini acap kali mengkritik kebijakan kolonial Belanda yang dianggap lamban untuk mengentaskan ketidakadilan, antara posisi pribumi dan Eropa.
Dari persoalan ini kemudian pemerintah kolonial mempertimbangkan untuk membangun sebuah lembaga pendidikan dengan tujuan tertentu.
Pangreh Praja, Elit Lokal yang Dimanfaatkan Belanda
Lahirnya kelompok elit lokal yang terjadi di hampir setiap daerah Hindia Belanda, ternyata kebanyakan hanya dimanfaatkan oleh Belanda.
Elit lokal itu kemudian diberi nama Pangreh Praja, tugasnya adalah menjembatani keperluan pemerintah kolonial dengan rakyat pribumi.
Pemerintah kolonial memberikan akses pendidikan yang luas bagi calon Pangreh Praja, sebab nantinya mereka akan menjadi penggerak mesin birokrasi.
Menurut Sutherland, H. dalam “Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi” (1983: 28), kedudukan ini sangat berarti bagi struktur kolonial.
Sehingga Pangreh Praja ini sangat dibutuhkan sekaligus hanya dimanfaatkan karena secara struktur sosial yang ada, mereka tidak akan sejajar dengan orang Eropa.
Jika kedudukan Pangreh Praja saat ini, bisa disamakan dengan elit pemerintah lokal layaknya Bupati, Kepala Camat, dan Kepala Desa.
Sekolah Pangreh Praja Pernah ada di Bandung
Karena kedudukannya yang penting, Pangreh Praja ini dibangunkan sekolah khusus di beberapa tempat di pulau Jawa antara lain, Probolinggo, Magelang, dan Bandung.
Adapun nama untuk sekolah tersebut adalah Hoofdenschool atau bisa diartikan sebagai sekolah para pemimpin.
Baca Juga: Bahasa Bagongan, Saat Kedudukan Priyayi Setara dengan Abdi Dalem
Meskipun secara pembangunan sekolah ini mewah, akan tetapi kurikulum dalam lembaga pendidikan era kolonial ini tetap berorientasi pada unsur-unsur tradisional.
Sekolah ini tidak mementingkan pelatihan administrasi secara spesifik. Sebab pemerintah kolonial hanya ingin mendorong pribumi tetap mempraktikan pola kekuasaan tradisional.
Selain ditetapkan sebagai Kota Kembang, ternyata Bandung juga cocok kita sebut sebagai Kota Kolonial ya. Sebab di Bandung banyak sekali peninggalan bangunan Belanda.
Liberasi Ekonomi Kolonial, Membangkitkan Semangat Pribumi untuk Merdeka
Dari kebebasan ekonomi kolonial ini, banyak orang-orang Pribumi yang bangkit dan ingin merdeka dari genggaman kolonial.
Sebab berdasarkan penelitian Simbolon dalam Menjadi Indonesia, (2006: 168) mengatakan perubahan sosial yang terjadi di Hindia Belanda, justru mendorong kesadaran baru elit pribumi terpelajar untuk merdeka.
Kelompok terpelajar ini merasa hanya dimanfaatkan untuk memberi keuntungan kepada pemerintah kolonial.
Sehingga lebih baik mereka menciptakan kebebasan untuk mengelola birokrasinya sendiri, berdasarkan pengalaman belajar di berbagai elemen lembaga pendidikan Belanda.
Nah dari fenomena ini kita mendapat pandangan baru, Belanda justru memberikan peluang kepada rakyat pribumi untuk merdeka.
Oleh sebab itu beberapa historiography memang menyudutkan Belanda sebagai negara yang keji, dan tidak berperikemanusiaan, ternyata ada sudut pandang lain untuk melihat sisi lain dari penjajah. (Erik/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
