Berita Tasikmalaya (harapanrakyat.com),- Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) kepung kantor DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (8/3/2022).
Kedatangan massa aksi dipicu lantaran carut marutnya BPNT yang dianggap sangat merugikan para KPM.
Aksi tersebut sempat memanas, selain karena saling dorong dengan petugas, massa dari Geram yang kepung DPRD Tasikmalaya juga sempat membakar ban. Beruntung aksi tersebut bisa diredam Korlap Aksi.
Baca Juga: Paket Sembako Tunai BPNT Rp 200 Ribu Disoal DPRD Kota Tasikmalaya
Riyan, korlap aksi mengatakan, carut marutnya pengelolaan BPNT di Kabupaten Tasikmalaya sangat memprihatinkan.
“Kami menyebutkan di sini sebagai peristiwa skandal elite lokal dengan oligarkis kampungan,” ungkapnya, Selasa (8/3/2022).
Riyan menyebut para oknum pejabat desa dan e-warong bekerjasama membuat tindakan amoral dengan sistem terstruktur.
“Contoh kasus seperti nominal Rp 600 ribu untuk setiap KPM, dengan memaksa masyarakat yang menerima KPM untuk belanja di e-warung yang sudah melakukan MOU secara ilegal dengan para supplier. Padahal tindakan seperti itu sangat menyalahi teknis pengelolaan Bansos,” ucapnya.
Riyan juga menyoroti penyaluran BPNT dengan cara pemaketan sembako untuk setiap KPM.
“Dengan Rp 600 ribu untuk setiap paket, akan tetapi ketika dihitung paket sembako tersebut tidak sesuai dengan jumlah nominal yang dibayarkan,” lanjutnya..
“Terus, diperparah dengan beras yang tersedia di dalam paket sembako yang berkualitas medium, padahal dalam aturannya beras untuk KPM itu harus berkualitas premium. Akan tetapi harga yang beras medium tersebut sama nominalnya dengan beras premium,” ujarnya.
Geram Kepung DPRD Tasikmalaya Soroti Oknum di Balik BPNT
Karena itu, Riyan menegaskan telah terjadi tindakan penyelewengan kekuasaan dan tindakan korupsi yang tersistematis dan terstruktur.
“Ditambah ancaman oleh para oknum yang bermain dibalik BPNT kepada para KPM. KPM diancam akan dihapus sebagai penerima BPNT, jika tidak membelanjakan bansos ke e-warong,” jelasnya.
Bahkan menurut Riyan, ada keterlibatan oknum yang mengkondisikan dan mengarahkan KPM untuk membelanjakan uangnya ke satu pintu yang sudah dipaket.
“Kami menduga adanya kerugian negara yang dilakukan para oknum yang berkepentingan. Secara melawan hukum menyalahgunakan wewenangnya serta untuk memperkaya diri sendiri, kelompok ataupun korporasi,” pungkasnya.
Sementara itu, belum ada tanggapan dari pihak Pemkab Tasikmalaya terkait tuduhan dari massa aksi.
Sekda sedang berada di Bandung sehingga massa aksi hanya ditemui oleh Sekwan. Sekwan berjanji akan mempertemukan perwakilan massa aksi pada Kamis mendatang. (Apip/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
