Fadli Zon kritik penundaan pemilu setelah meminta Menteri Koordinator Maritim & Investasi, Luhut Binsar Panjaitan agar membuka klaim big data. Hal ini sudah terungkap oleh Fadli Zon selaku Politisi Partai Gerindra pada cuitan akun Twitternya.
Menanggapi hal semacam itu, maka Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman & Investasi Binsar Pandjaitan yakni Jodi Mahardi, menyatakan bahwa tidak dapat membuka klaim big data yang isinya percakapan 110 juta orang di sosmed tentang pemilu.
Baca Juga : Hotel Ngapung Mandalika untuk Para Penonton MotoGP, Ini Syaratnya!
Fadli Zon Kritik Penundaan Pemilu Tentang Big Data
Lagi-lagi Menteri Koordinator & Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan memberikan sebuah pernyataan. Hingga pada akhirnya membuatnya langsung menjadi bahan perbincangan oleh warga masyarakat Indonesia.
Ini berawal dari sebuah kanal YouTube Deddy Corbuzier yang waktu itu mengundang Luhut sebagai seorang tamu di podcastnya. Selanjutnya dalam pembicaraan mereka, Luhut juga sempat memberi pernyataan tentang penundaan pemilu 2024.
Dalam pernyataan itu, ia menyebutkan bahwa keinginan pemilu agar ditunda merupakan keinginan rakyat yang asalnya melalui big data. Sampai pada akhirnya pernyataan singkat Luhut pun langsung menjadi bahan perbincangan oleh para pejabat hingga tokoh nasional.
Baca Juga : Pendeta Saifuddin Ibrahim Haus Atensi Publik, Ini Rekam Jejaknya!
Penundaan Pemilu
Fadli Zon kritik penundaan pemilu 2024 yang belakangan ini sempat menjadi bahan perbincangan publik di jagat raya. Pasalnya, anggota dari DPR RI Fraksi Partai gerindra itu menganalogikan usulan tentang penundaan pemilu layaknya pepesan kosong.
Ia menuliskan bahwa usulan dari penundaan pemilu itu tidak akan mempengaruhi perubahan Undang-undang Pemilu yang telah ditetapkan. Selanjutnya, ia juga meminta agar KPU dan Bawaslu bisa lebih fokus lagi dalam mempersiapkan penyelenggaraan pemilu.
Sementara itu dalam cutian akun Twitternya, Fadli Zon juga mengingatkan Luhut agar tidak menghalalkan segala cara demi melawan konstitusi.
Gerindra Menolak Pemilu?
Mengenai Fadli Zon kritik penundaan pemilu itu, awalnya wacana penundaan itu berawal dari PKB yang kemudian PAN dan Golkar juga mengikutinya. Bahwa partai lainnya tidak mengamininya.
Setidaknya ada enam partai khususnya di Senayan yang secara tegas langsung tolak wacana itu, termasuk juga Gerindra. Sementara itu Wakil Ketua Umum Parta gerindra yakni Sugiono juga mengungkapkan partainya taat pada konstitusi.
Sugiono kembali mengatakan bahwa Indonesia telah memilih demokrasi sebagai salah satu sistem politik. Salah satu bentuk perwujudan dari demokrasi itu yaitu penyelenggaraan pemilu yang tetap dan periodik.
Menurutnya, tanggapan dari rakyat secara umum juga menunjukkan bahwa keinginan supaya pelaksanaan pemilu tetap terselenggara.
Baca Juga : Blunder Minyak Goreng Baru, Permainan Stok dan Harga
Terkait pernyataan singkat Luhut itu, seketika langsung menjadi bahan perbincangan oleh para tokoh nasional dan pejabat. Salah satunya adalah Fadli Zon yang menjabat juga sebagai Ketua BKSAP atau Badan Kerjasama Antar Parlemen.
Namun mengenai pihak Fadli Zon kritik penundaan pemilu 2023 itu terkait pernyataan Luhut perihal big data. Sehingga membuat semua masyarakat mencurigai kebenaran data tersebut. (R10/HR-Online)
