Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),- Pengurus Karang Taruna Desa Cibadak Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis dan Juru Parkir melakukan audiensi dengan UPTD Perparkiran Banjarsari. Mereka keberatan lantaran adanya kenaikan tarif setoran parkir, Rabu (23/2/22).
Kedatangan mereka untuk meminta kejelasan dan transparansi serta menurunkan lagi setoran yang sebelumnya Rp 12 ribu tiap harinya menjadi Rp 53 ribu.
Ketua Karang Taruna Cibadak Fani mengatakan, kenaikan setoran itu sangat memberatkan juru parkir.
Sebelum adanya kenaikan, ia menyebut Dishub telah melakukan uji petik ke lapangan. Namun hasilnya tidak ada yang tahu, termasuk pihaknya. Sayangnya tiba-tiba muncul aturan baru soal kenaikan tarif setoran.
“Awalnya mereka meminta Rp 93 ribu per harinya, tapi keberatan. Akhirnya setelah ada penawaran jatuhnya Rp 53 ribu,” ujarnya.
Namun, kenaikan itu bagi pihaknya terasa janggal, apakah sekadar keinginan dari UPTD semata atau memang ada aturan dari Pemkab, yakni Perda.
baca juga: Ratusan KPM di Purwadadi Ciamis Cairkan BPNT Rp600 Ribu Cash
Tarif Setoran Parkir Naik, Jukir Bingung
Dedi juru parkir Pasar Banjarsari juga mengaku keberatan akan hal itu. Apalagi selama ia menjadi tukang parkir, baru kali ini ada kenaikan.
“Jelas saya keberatan. Dari awal itu kan kita setor per harinya hanya Rp 12 ribu, sekarang berubah jadi Rp 53 ribu, berat lah, Pak. Hari ini saja sisa setor saya hanya kebagian 20 ribu,” ungkapnya.
Ia pun merinci, setoran Rp 53 ribu itu mencakup ke Pemkab Ciamis sebesar Rp 50 ribu, Rp 2 ribu untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan, dan Rp 1 ribu untuk tabungan harian.
Kades Cibadak Margo Suwono mengatakan, pihaknya sengaja mengundang UPTD untuk memediasi karang taruna dan juru parkir yang merasa keberatan soal kenaikan tarif parkir.
Namun dari hasil audiensi itu, belum ada kejelasan soal aturan baru ini. Pasalnya, kepala UPTD berhalangan hadir, hanya ada perwakilan saja.
“Kita harap UPTD seharusnya lebih bijaksana dalam setiap melakukan langkah kebijakan, jangan sampai ada hal yang menimbulkan kerancuan seperti saat ini,” ujarnya.
Menurutnya, jukir maupun karang taruna tidak enak jika aturan tersebut tidak ada sosialisasi terlebih dahulu. Apalagi selama ini mereka mengais rezekinya dari situ.
“Kami juga akan mempertanyakan langsung ke dinas apakah benar adanya aturan baru terkait kenaikan tarif setoran para juru parkir,” terangnya.
Indra, salah seorang petugas UPTD perparkiran Banjarsari datang ke agenda audiensi itu sebagaimana undangan dari Pemdes yang memfasilitasi bertemu dengan Karang Taruna dan Jukir.
Ia pun mengaku tidak bisa memberikan keputusan soal aturan itu, karena semuanya ada di atasannya.
“Kepala UPTD berhalangan hadir. Kami minta sampai besok untuk mediasi lagi,” singkatnya. (Suherman/R6/HR-Online)
