Berita Tasikmalaya, (harapanrakyat.com),- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam PMII menggeruduk kantor Pemkot Tasikmalaya untuk mempertanyakan program smart city yang kurang manfaat untuk masyarakat, Jumat (24/12/2021).
Dalam aksi itu sempat saling dorong karena massa mencoba masuk untuk menemui Wali Kota Muhamad Yusuf. Namun, sayangnya mereka tidak bertemu orang nomor satu di Tasikmalaya itu.
Meski situasi sempat memanas, namun koordinator lapangan (korlap) bisa meredakan anggotanya setelah Kadiskominfo menemui mereka.
Menurut Bari, korlap aksi, smart city di Tasikmalaya sebagai salah satu gagasan pemerintah sebagai solusi dari berbagai masalah masyarakat tidak sesuai harapan.
Sebab, kata Bari, anggaran yang telah keluar dari tahun 2017 hingga 2020 ini belum terasa dampaknya bagi pemerintah. Apalagi untuk masyarakat.
“Ini salah satu bentuk kegagalan,” tegasnya.
baca juga: BIN Gelar Vaksinasi Sasar ODGJ di Kabupaten Tasikmalaya
Ia menjelaskan, program smart city ini adalah sebuah konsep kita cerdas yang mana ujungnya adalah untuk kepentingan masyarakat. Khususnya dalam pengelolaan sumber daya secara efektif dan efesien berbasis teknologi infomasi dan komunikasi.
Jika berdasarkan Perwal No. 36 tahun 2017, lanjutnya, memiliki tujuan mempercepat untuk membentuk satu kota yang nyaman, aman serta memperkuat daya saing dalam perekonomian.
Sementara berdasarkan tujuan dari harapan pemerintah, yakni terselengaranya tata kelola pemerintah yang profesional, efektif, efesien dan transparan, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis teknologi informasi.
“Namun di lapangan justru berbeda, yakni masih ada data yang belum terintegarasi, penggunaan anggaran yang non esensial, koordinasi antar SKPD yang sangat lemah dan stagnasi program smart city terhadap kemajuan pelayanan publik terhadap masyarakat,” imbuhnya.
Dari hasil kajian para aktivis mahasiswa ini, mereka menilai program tersebut jauh dari kata sempurna.
Sehingga perlu adanya evaluasi anggaran yang digunakan selama 4 tahun ini.
“Peran DPRD sebagai lembaga kontrol juga harus optimal. Termasuk juga SDM di jajaran Pemkot sebagai pelaksana program smart city itu,” pungkas Bari. (Apip/R6/HR-Online)
