Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjar, menanggapi perihal minimnya perawatan dan pembangunan sejumlah fasilitas di area Taman Ecopark yang sebelumnya dikeluhkan oleh pengunjung dan pedagang.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sri Sobariah mengakui untuk perawatan fasilitas penerangan lampu di area Taman Ecopark serta area taman kota merupakan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup.
Akan tetapi, untuk tahun ini pihaknya belum bisa melakukan perawatan rutin karena ketersediaan anggaran yang dimiliki cukup terbatas.
Pihaknya akan memprioritaskan perawatan fasilitas lampu penerangan di area taman Ecopark Banjar melalui alokasi anggaran tahun 2022 mendatang.
“Anggaran perawatan yang kami miliki sangat terbatas dan itu untuk mengcover seluruh taman kota. Nanti untuk penerangan akan kami prioritaskan pada tahun depan,” kata Sri Sobariah kepada HR Online, Senin (20/12/2021).
Baca juga: Warung 2 Kali Dibobol, Pedagang Taman Ecopark Minta PJU Diperbaiki
Selain perawatan fasilitas taman, untuk tahun depan belum bisa melakukan perbaikan sejumlah fasilitas yang rusak di seluruh area taman kota.
Seperti perbaikan kolam yang ada di Taman Ecopark, Kota Banjar.
Hal itu karena anggaran tahun depan juga masih terkendala refocusing untuk penanganan pandemi Covid-19. Sehingga pihaknya hanya bisa melakukan perawatan melalui anggaran pemeliharaan rutin.
Adapun untuk anggaran perawatan taman pada tahun depan, lanjut Sri, yaitu sebesar Rp 190 juta untuk seluruh taman yang ada di Kota Banjar termasuk perawatan pohon.
“Tahun depan kami juga belum bisa melakukan perbaikan fasilitas. Paling untuk perawatan rutin saja yang sudah dianggarkan,” terang Sri.
Lebih lanjut ia menambahkan, terkait kebersihan di area Taman Ecopark Banjar sebetulnya sudah ada petugas khusus yang ditempatkan di area tersebut sebanyak tiga orang.
Petugas kebersihan itu juga diberi insentif per bulan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dan didaftarkan juga sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Sudah ada tiga orang yang bertugas sampai area dekat parkir RSUD. Nanti akan kami koordinasikan lagi untuk pengawasannya,” katanya. (Muhlisin/R8/HR Online/Editor Jujang)
