Berita Banjar (harapanrakyat.com),- Korda Bansos Pangan wilayah Kota Banjar, jawa Barat, Yuli Yulaeha, menanggapi soal adanya keluhan dari KPM (Keluarga Penerima Manfaat) program BPNT terkait saldo kosong, hingga kualitas barang yang tidak layak.
Sebelumnya, Rabu (15/12/2021), para KPM program BPNT mendatangi Kantor Dinas Sosial P3A Kota Banjar. Kedatangan mereka untuk mempertanyakan terkait permasalahan tersebut.
Menanggapi hal itu,Koordinator Bantuan Sosial (Korda Bansos) Pangan wilayah Kota Banjar, Yuli Yulaeha mengatakan, kartu keluarga sejahtera yang tidak bisa transaksi karena tidak terisi saldo. Hal itu bisa saja terjadi bukan hanya di Kota Banjar saja.
“Keluhan seperti ini di daerah lain juga ada. Kartu keluarga sejahteranya masih nol rupiah,” katanya, Kamis (16/12/2021).
Yuli juga mengaku sudah sering menerima aduan terkait hal itu. Seharusnya agen warung penyalur bantuan melakukan pendataan siapa saja yang saldonya masih kosong.
“Informasi terkait saldo nol rupiah saya rasa kepada KPM sudah sampai. Bahkan kita juga sudah melakukan sosialisasi kepada e-waroeng. Jika terjadi seperti itu agen warung harus melakukan pendataan,” jelasnya.
Menurut Yuli, saldo masih kosong bisa terjadi karena sudah tidak terdaftar lagi sebagai KPM. Atau bisa saja data bayarnya masuk ke gelombang kedua, dan kemungkinan juga datanya ada yang tidak sesuai dengan E-KTP.
Sedangkan, berdasarkan data dari Bank BNI, pada tahap 11,12 ini ada sebanyak 10.860 KPM yang sudah masuk dalam data bayar.
Baca Juga : Karut Marut BPNT di Kota Banjar, Dari Saldo Kosong Sampai Beras Buruk
KPM Harus Komplein ke E-Warung
Dikonfirmasi terpisah, salah seorang agen e-warung Lingkungan Banjar Kolot, Kelurahan Banjar, Pipih Supiati mengatakan, dari sebanyak 235 KPM yang dilayaninya, ada 40 persen KPM yang saldonya masih kosong.
“Di sini ada 235 KPM. Sedangkan yang saldonya masih kosong ada 40 persen. Itu saldo untuk bulan November dan Desember,” ungkapnya.
Pipih menyebut, sebelum para KPM menerima sembako, ia pun selalu memberitahukan jika ada barang tidak layak, atau ada kekurangan bisa langsung tukar.
“Harusnya kalau mau komplain itu langsung ke sini, bukan ke Kantor Dinsos. Kalau kesana nggak mungkin dapat penggantian. Sebelum ngambil barang juga saya suka bilang ke KPM, kalau ada barang jelek atau kurang bisa langsung tukar lagi ke sini,” terang Pipih.
Pada semester itu, dalam penyaluran bantuan sampai saat ini Pipih belum mendapatkan komplain apapun dari para KPM tentang sembako yang sudah tersalurkan.
“Nggak ada keluhan kalau ke sini mah. Semuanya juga baik-baik saja. Bahkan nanya ke KPM juga berasnya bagus, pulen,” pungkas Pipih. (Sandi/R3/HR-Online/Editor-Eva)