Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Karut marut Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terjadi di Kota Banjar, Jawa Barat.
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program BPNT warga Kota Banjar mengeluhkan tentang saldo pada kartu keluarga sejahtera. Pasalnya, saldo tersebut tidak bisa mereka pakai untuk transaksi. Padahal mereka terdaftar sebagai KPM.
Sehingga, untuk meminta kejelasan akan masalah tersebut, belasan KPM program BPNT dari berbagai wilayah di Kota Banjar, menggeruduk Kantor Dinas Sosial P3A Kota Banjar, Rabu (15/12/2021).
Salah seorang KPM, Riki mengungkapkan, karut marut BPNT tersebut sudah terjadi kurang lebih hampir satu tahun. Sehingga, KPM tidak bisa mendapatkan haknya menerima bantuan dari pemerintah.
“Memang awalnya bagus berjalan lancar. Namun semakin kesini jadi malah jutjet,” ungkap Riki, Rabu (15/12/2021).
Adanya masalah tersebut, ia lantas melaporkan permasalahan itu kepada pendamping BPNT. Hal tersebut supaya bisa segera diperbaiki.
Riki menuturkan, janji-janji pendamping BPNT ini selalu berbicara akan menyelesaikan masalah tersebut.
“Akan tetapi, sampai sekarang tidak ada jawaban pasti hanya. Bahkan kami seperti di-PHP-kan. Buktinya sampai sekarang tidak ada tindakan apapun,” tutur Riki.
Karut Marut BPNT di Kota Banjar, KPM Protes Kualitas Beras Buruk
Selain itu masalah saldo yang kosong dan tidak bisa transaksi, Riki juga mengeluhkan tentang kualitas beras BPNT yang sangat buruk.
Padahal menurut Riki, harga beras tersebut terbilang cukup tinggi, yakni Rp 11.300 per kilogramnya.
“Kualitas berasnya sangat jelek. Kalau bahasa sundanya itu seperti beunyeur. Padahal harga per kilogramnya lumayan tinggi Rp 11.300. Tapi kualitasnya jelek gini,” tukasnya sambil menunjukkan beras BPNT.
Senada dikatakan Asep Kusmawan, penerima KPM asal Kota Banjar lainnya. Ia mengungkapkan, bahwa saldo pada kartu keluarga sejahtera miliknya tersebut tidak bisa digunakan untuk transaksi sejak 10 bulan terakhir.
Sedangkan Asep terakhir kali mendapatkan bantuan tersebut pada bulan Februari lalu.
“Saya jadi KPM sudah dari tahun 2015. Dan sudah hampir 10 bulan bantuan ini tidak bisa dicairkan,” ungkap Asep.
Asep sudah berupaya untuk mengkonfirmasi karut marut masalah BPNT tersebut ke pihak dinas. Akan tetapi, jawaban yang diberikan tidak memuaskan, karena sampai saat ini belum ada perubahan.
“Saya pernah konfirmasi ke dinas, katanya akan diperjuangkan. Tapi hasilnya nol, sampai sekarang tidak ada kejelasan,” ucapnya.
Selain itu, ia juga pernah konfirmasi ke BNI sebagai salah satu bank penyalur BPNT. Namun lagi-lagi jawabannya tidak memuaskan.
“Antara pendamping dengan pihak BNI malah jadi saling lempar,” katanya.
Oleh karena itu, ia bersama KPM lainnya berharap pemerintah bisa secepatnya mengatasi permasalahan karut marut BPNT tersebut.
“Kalau saldo kosong itu pasti akan muncul. Tapi ini kendalanya transaksi selalu gagal. Katanya saya kena pengurangan KPM, tapi kok kenapa ada perluasan,” ujarnya.
“Intinya kita meminta kejelasan, untuk apa kita punya kartu keluarga sejahtera kalau bantuannya tidak bisa dicairkan,” pungkasnya. (Sandi/R5/HR-Online/Editor-Adi)