Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Sebanyak 16 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kota Banjar, Jawa Barat, ditargetkan pada semester 2 tahun 2022 mendatang sudah berubah bentuk dari badan usaha menjadi badan hukum.
Penegasan itu disampaikan Kepala Inspektorat Agus Muslih usai evaluasi tindak lanjut hasil audit kinerja BUMDes di Kantor Inspektorat, Kamis (23/12/2021).
Agus mengatakan, dari hasil evaluasi perkembangan usaha dan tata kelola manajemen BUMDes terdapat dua poin pokok yang harus dilaksanakan oleh BUMDes.
Dua poin pokok tersebut yaitu terkait progres tindak lanjut hasil temuan beresiko tentang keuangan yang macet karena usaha simpan pinjam.
Serta penataan kelembagaan BUMDes menjadi badan hukum.
Sampai saat ini, belum ada BUMDes terdaftar badan hukum. Meski sudah ada beberapa yang mencoba melakukan pendaftaran namun masih terkendala persyaratan administratif.
“Dari evaluasi kami minta ada percepatan target pada semester 1 tahun 2022 mendatang semua BUMDes harus berbadan hukum,” kata Agus Muslih.
Lanjutnya, terkait progres temuan beresiko karena usaha simpan pinjam yang dijalankan BUMDes, secara administratif sudah selesai.
Meski ada sebagian yang belum menindaklanjuti.
Baca juga: Duh, 16 BUMDes di Kota Banjar Belum Berbadan Hukum
Inspektorat Banjar Akan Monitoring Bumdes
Pihak inspektorat akan terus melakukan monitoring terhadap hasil audit kinerja dan perkembangan BUMDes. Termasuk juga soal pengembangan unit usaha yang dijalankan.
Sejauh ini pihaknya belum menerima laporan terkait sektor usaha yang dijalankan BUMDes serta neraca keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut.
“Kami belum menerima laporan progres sektor usaha baru BUMDes. Untuk keuangan yang macet itu juga kami monitoring ” jelasnya.
Wakil Walikota Banjar Nana Suryana, menambahkan kepengurusan BUMDes yang baru supaya tidak khawatir dengan problem keuangan masa kepengurusan sebelumnya karena yang terpenting secara administratif sudah clear.
Selain itu, ia juga mendorong BUMDes kedepan harus memiliki inovasi dan rencana usaha yang jelas berbasis program kerja. Bukan berbasis anggaran karena menurutnya hal itu tidak akan efektif.
“BUMDes harus berinovasi. Memiliki konsep dan kalkulasi rencana usaha yang matang kalau mereka ingin maju,” katanya. (Muhlisin/R8/HR Online/Editor Jujang)
 di Kota Banjar, Jawa Barat, ditargetkan pada semester 2 tahun 2022 mendatang){kind=link}