Wayang dengan lakon Wahyu Cakraningrat menunjukkan tradisi kuno pemilihan seorang raja dengan kriteria seperti dalam lakon tersebut.
Dalam tradisi masyarakat Jawa, memilih sosok pemimpin tentu menjadi satu hal yang penting. Akan tetapi pemilihan raja tidak dilakukan secara demokratis sebagaimana keadaan bangsa kita memilih presiden saat ini.
Zaman dahulu masyarakat Jawa hanya diberi kisi-kisi kriteria sosok pemimpin yang berwibawa, apabila ia memiliki sifat-sifat yang ada dalam alur cerita pewayangan, maka itulah yang terbaik.
Baca Juga: Bahasa Bangongan, Saat Keududuka Priyayi Setara dengan Abdi Dalem
Pada kesempatan kali ini, akan dibahas mengenai budaya wayang, sebuah tradisi kuno yang unik dalam memilih pemimpin menggunakan alur cerita.
Alur Cerita Wayang Lakon Wahyu Cakraningrat
Dalam kebudayaan masyarakat Jawa ada yang dinamakan dengan Wahyu Cakraningrat. Tradisi ini merupakan teknik tradisional para raja untuk menentukan penerusnya dengan melihat kriteria.
Raja akan mencoba melakukan penerawangan kepada sosok generasi kepemimpinannya, dengan cara menggunakan alur cerita pewayangan.
Hal ini dilakukan juga dengan maksud mempertontonkan kepada rakyatnya jika seorang raja tidak main-main dalam memilih penerusnya kelak.
Tradisi bertutur dalam pewayangan ini dinilai sakral oleh masyarakat Jawa. Hanya dalang yang sakti yang memiliki aura magis kuat, yang bisa memainkan wayang dengan alur cerita tersebut.
Wahyu Cakraningrat, Hanya ada dalam Unsur Cerita Pewayangan
Alur cerita Wahyu Cakraningrat, dipercaya sebagai salah satu lakon pewayangan yang kerap memberikan kriteria pemimpin yang arif dan bijaksana.
Menurut lakon tersebut, setidaknya terdapat tiga orang yang bisa menerima wahyu sakti itu, antara lain mereka yang berasal dari keturunan raja yang berakhlak luhur.
Adapun ketiga kriteria tersebut yaitu, Pangeran-pangeran Mahkota seperti, Lesmana dari Hastina, Samba dari Dwarawati, dan Abimanyu dari Amarta.
Mereka semua berpotensi untuk mendapatkan Wahyu Cakraningrat, namun mereka perlu memperjuangkannya hingga mati-matian.
Baca Juga: Peradaban Islam di Jawa Tahun 1250 M, Para Ulama Dipercaya Punya Kekuatan Supranatural
Sementara menurut Djoko Dwiyanto dalam bukunya berjudul “Keraton Yogyakarta: Sejarah, Nasionalisme, dan Teladan Perjuangan (2009: 351), terdapat pantangan untuk mereka lakukan.
Salah satu yang paling penting yaitu tahan akan godaan syahwat dari para wanita. Karena Lesmana dan Samba tidak kuat akan godaan perempuan, dua putera raja berbudi luhur pun tak dapat wahyu.
Sedangkan dalam lakon ini dijelaskan yang mendapatkan wahyu adalah anak raja bernama Abimanyu. Ia lulus ujian untuk tidak tergoda oleh perempuan.
Artinya sosok raja yang baik adalah seorang pemimpin yang tahan godaan. Memiliki iman dan keteguhan hati yang kuat tanpa terkecuali.
Antusias Masyarakat Jawa Terhadap Lakon Wahyu Cakraningrat Sangat Tinggi
Masih menurut Dwiyanto (2009: 352) mengatakan jika ada pagelaran wayang yang berlakon Wahyu Cakraningrat, masyarakat di Jawa khususnya yang ada di Yogyakarta mesti sregep.
Hal ini senada dengan laporan catatan kuno kolonial yang yang mengatakan lakon tersebut memang sangat disukai orang Jawa, mereka akan memadati lapangan hanya untuk menonton pagelaran.
Satu hal yang menarik lainnya yaitu, biasanya yang menanggap lakon wayang seperti ini berasal dari kalangan ningrat semacam Lurah, Camat, Bupati, dan seterusnya.
Pagelaran wayang juga biasa terjadi sebelum pemilihan Lurah, Camat, dan Bupati, atau setelah di antara mereka ada yang menang jadi Bupati, Camat, dan Lurah.
Dengan menanggap lakon Cakraningrat, mereka akan memerintahkan dan menegakan kepemimpi nan yang mirip denga Prabu Parikesit, seorang pemimpin Jawa yang arif dan bijaksana.
Isu-Isu Wahyu Parikesit, Sering Dimanfaatkan untuk Melegitimasi Kekuasaan
Djoko Dwiyanto (2009: 354) dengan percaya diri mengatakan jika isu-isu Wahyu Parikesit kerapkali dijadikan sebagai alat legitimasi suatu kepemimpinan.
Baca Juga: Cara Unik Memakamkan Jenazah Orang Jawa dalam Buku The History of Java
Ia juga menyebut bahwa tidak hanya dalam struktur birokrasi kerajaan saja, melainkan juga dalam unsur pemerintahan pamong legitimasi itu bertumbuh secara subur.
Adapun legitimasi yang sering ditemukan untuk mengawetkan kekuasaan raja di Keraton, biasa dikenal dengan istilah ”Negara Gung”.
Secara etimologi Negara Gung dapat diartikan sebagai negara yang paling agung, sedangkan rakyat harus menurut tanpa terkecuali.
Sebab raja sudah Manunggaling Kawula Gusti, atau raja sudah menyatu dengan ajaran Tuhan yang dianutnya. Apapun perkataan raja hukumnya wajib untuk dilaksanakan.
Dalam konsep ini raja diidentikan dengan figur pemimpin dunia yang sudah menyatu dengan kedaulatan Tuhan. Perintah dan perkataannya tidak bisa diganggu gugat. (Erik/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
