Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Banjar, Jawa Barat, soroti alasan pemerintah dalam pengembangan potensi wisata daerah.
Sekretaris Umum HMI Cabang Kota Banjar, Ramdan Fauzi, menyayangkan terhadap kinerja pemerintah yang seakan hanya mengandalkan anggaran untuk bergerak membuat program.
“Yang menjadi catatan, refocusing anggaran sering kali menjadi alasan penghambat untuk membuat program. Seakan bergerak hanya mengandalkan anggaran yang besar saja,” kata Ramdan Fauzi, Jumat (12/11/2021).
Ramdan menjelaskan, pemerintah bisa saja memfokuskan dengan kegiatan yang memiliki konsep gotong royong untuk meminimalisir pengeluaran anggaran.
Apalagi di saat situasi seperti ini peran sentral pemerintah harus nyata dalam memikirkan dan melahirkan formula kebijakan yang efektif serta efisien.
Oleh karena itu, harus bisa menciptakan terobosan-terobosan baru sebagai bentuk tindakan untuk menjawab semuanya.
“Karena yang masyarakat tahu ketika alasan tersebut selalu diungkapkan sering kali ada pandangan negatif dan yang lainnya. Ini karena terjadi ketidakmampuan dalam mencari solusi,” terang Ramdan.
baca juga: Kegiatan Kepariwisataan di Kota Banjar Terkendala Anggaran
Bangunan Wisata Jangan Terbengkalai
Terkait tempat wisata di Kota Banjar yang sudah pemerintah bangun, pihaknya mendorong agar jangan sampai tidak terawat, bahkan terbengkalai.
“Ketika terbengkalai saya kira mitigasi kepariwisataannya tidak beres. Di samping itu, ketika objek wisata terbengkalai, maka itu salah satu bentuk pemborosan anggaran saja,” tandasnya.
Ramdan menyebut, pada dasarnya pemerintah memiliki tugas untuk menjadi perumus dan pemberi solusi dalam tatanan dinamika kemasyarakatan.
“Sebagaimana dalam UU No 11 tahun 2020 tentang Kepariwisataan sangat jelas, Pemda mempunyai peran vital dalam perkembangan kepariwisataan. Kewenangan tersebut bisa dikonversikan menjadi suatu gagasan yang inovatif,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kadisporapar Banjar menyebut akibat pandemi covid-19 yang berlangsung selama 2 tahun ini membuat berbagai kegiatan yang telah pihaknya rencanakan tertunda.
Termasuk anggaran kepariwisataan yang hanya bisa memberikan dalam pembinaan saja.
Meski begitu, Disporapar akan berusaha membuat desa wisata ketika situasi sudah normal dan melakukan pengembangan potensi wisata yang mana pengelolaannya oleh Pemkot Banjar. (Sandi/R6/HR-Online)