Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Cegah sengketa tanah, Walikota Banjar, Hj. Ade Uu Sukaesih mengimbau masyarakat agar secepatnya mengajukan kepemilikan hak atas tanah.
Jangan sampai terjadi konflik atau sengketa tanah terhadap hak milik. Ia berharap masyarakat bisa secepatnya untuk mengajukan kepemilikan hak atas tanah agar memiliki kepastian hukum.
Selain kepemilikan hak atas tanah, Ade Uu juga mengharuskan fasilitas umum memiliki sertifikat. Fasilitas umum tersebut seperti lahan tanah masjid yang berasal dari wakaf.
“Fasilitas umum seperti masjid sebetulnya harus disertifikatkan. Biasanya tanah itu diberikan orang tua untuk diwakafkan, tapi kemudian dituntut lagi. Kan ada kasusnya yang seperti itu,” kata Ade Uu.
Cegah Sengketa Tanah dan Munculnya Mafia Pertanahan
Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banjar, Adib Fathan mengatakan, kasus sengketa tanah yang terjadi di Kota Banjar relatif tidak terlalu banyak.
Baca Juga : Ini Alasan Walikota Banjar Tak Hadiri Penyambutan Atlet Peparnas
“Kasus pertanahan sebenarnya relatif tidak terlalu banyak. Artinya masih bisa kita hitung dengan jari tangan, seperti hak pakai tanah Pemda dengan Perhutani. Karena dulunya Kota Banjar ini hasil pemekaran dari Ciamis,” terangnya.
Sehingga, lanjut Adib, peristiwa tukar guling tanahnya masih rendah dari Ciamis. Namun sekarang sudah memiliki sertifikat atas nama Pemerintah Kota Banjar.
“Tapi Alhamdulillah, sampai dengan saat ini sudah dalam tahap pembicaraan dengan pihak Perhutani dan Pemerintah Kota Banjar,” katanya.
Adib menyebut, ada sebanyak 105 aset Pemerintah Kota Banjar yang sampai sekarang masih belum memiliki sertifikat.
Sedangkan yang sudah bersertifikat jumlahnya ada 151 aset. Pihaknya berharap sampai pertengahan tahun depan bisa selesai semuanya.
Untuk mengantisipasi munculnya mafia tanah, pihaknya juga akan menggelar Forum Group Discussion (FGD) dengan beberapa pihak terkait.
“Jadi memang lagi viral tentang mafia tanah ini. Karena untuk Kota Banjar ini masalah tersebut belum mencuat. Tapi sebagai pencegahan, kedepannya akan ada forum tersendiri untuk membahas itu,” pungkas Adib. (Sandi/HR-Online/Editor-Eva)
