Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Sejumlah petani yang tergabung dalam Kelompok Warga Tani, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Jawa Barat, meminta lahan garapan pertanian kepada pemerintah.
Sebagai informasi, kelompok warga tani ini terdiri dari pengrajin batu bata merah.
Mereka mengaku resah karena ketersediaan bahan baku pembuatan produksi bata merah kian menipis, hingga akhirnya curhat ke DPRD.
“Banyak pengrajin batu bata yang sekarang ingin beralih menjadi petani,” ujar Ketua Kelompok Warga Tani Kota Banjar, Agus Rahmat, Senin (6/9/2021).
Baca Juga: Perbaikan Lampu PJU di Kota Banjar Menunggu Anggaran Perubahan
Awalnya kelompok warga tani ini khususnya dari Kelurahan Pataruman merupakan para pengrajin batu bata merah yang ingin beralih menjadi petani karena kesulitan ketersediaan bahan baku pembuatan batu bata.
Jumlah pengrajin batu bata merah di wilayah Kelurahan Pataruman sendiri yang ingin beralih profesi menjadi petani tersebut ada sekitar 100 orang.
Bahkan, sambung Agus, sebagian warga sudah beralih menjadi petani jagung dan kedelai namun lahan garapan yang mereka miliki juga cukup kecil, sehingga minta solusi ke DPRD.
“Kalau dari kelompok warga Tani Kota Banjar ini ada 65 orang. Khususnya wilayah Kelurahan Pataruman pengrajin batu bata yang ingin beralih menjadi petani ada sekitar 100 orang dan masih banyak yang akan menyusul,” kata Agus.
Lanjutnya, terkait tanaman pertanian yang akan dikembangkan jika nantinya hasil audiensi tersebut terealisasi, pihaknya akan menyesuaikan program pengembangan pertanian yang dijalankan oleh program pemerintah.
Saat ini, kata Agus, warga di Kelurahan Pataruman yang asalnya pengrajin batu bata merah sebagian di antaranya selama satu tahun ini sudah beralih menjadi petani jagung dan kedelai.
“Ada 6 Desa di Kecamatan Pataruman yang tergabung dalam kelompok kami. Untuk wilayah yang lain mereka itu petani cuma lahannya kecil sehingga kami minta lahan pertanian,” ujarnya.
Soal Aspirasi Warga Tani Ini Kata DPRD Kota Banjar
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kota Banjar, Asep Saefurrahmat, mengatakan, terkait dengan pembinaan kelompok tani hal itu tidak ada masalah karena sudah berjalan oleh Dinas terkait melalui PPL wilayah setempat.
Namun untuk permintaan lahan garapan pertanian pihaknya akan melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan pimpinan DPRD serta pihak terkait agar muncul solusi tentang penyediaan lahan tersebut.
“Kami akan mengkaji secara eksplisit apakah lahan itu hanya untuk pengunaan saja atau seperti apa. Kami juga perlu terjun ke lapangan untuk melihat secara langsung karena tadi itu disebutkan secara jelas lokasi yang diminta,” katanya. (Muhlisin/R8/HR Online)
Editor: Jujang
