Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Wali murid SMKN 2 Kota Banjar, Jawa Barat, merasa keberatan dengan adanya pungutan biaya sumbangan pembangunan WC (Water Closet).
Salah seorang wali murid, Aman mengungkapkan, biaya sumbangan untuk pembangunan WC atau toilet terasa sangat memberatkan para orang tua. Terlebih dalam masa pandemi yang belum usai.
“Kalau rapat yang kemarin itu katanya untuk pembangunan WC sebanyak 40 unit. Setiap siswa diminta bayaran 400 ribu rupiah dengan maksimal pembayaran 4 kali cicilan,” kata Aman kepada awak media, Selasa (7/09/2021).
Ia mengaku keberatan dengan biaya tersebut, karena hal itu dianggap tidak terlalu penting dan urgen untuk dilakukan pembangunan dengan biaya sumbangan yang cukup besar.
Pasalnya, baru satu kali rapat namun sudah disetujui. Padahal kenyataannya wali murid SMKN 2 Kota Banjar belum paham semuanya tentang hal itu.
Baca Juga : Binluh di SMKN 2 Banjar, Polisi: Pengendara Dilarang Main HP
“Terus yang jadi pertanyaan apakah tidak ada pembangunan lain selain WC 40 unit dan anggaran sebesar itu. Intinya keberatan lah kalau untuk kondisi sekarang yang seperti ini,” ujar Aman.
Soal Biaya Rencana Pembangunan WC SMKN 2 Kota Banjar
Sementara itu, Wakasek Kesiswaan SMKN 2 Banjar, Dedi Satriadi mengatakan, rencana pembangunan WC atau toilet itu merupakan usulan sekolah kepada pihak komite.
Usulan tersebut berdasarkan ketersediaan fasilitas toilet yang ada tidak seimbang dengan jumlah siswa saat ini.
“Jumlah keseluruhan siswa dari kelas 10 sampai 12 ada 1.844 orang. Sedangkan toilet yang sekarang tersedia itu hanya ada 11 unit. Jadi kita usulkan ke komite sekolah untuk pembangunan toilet,” terang Dedi.
Menurutnya, biaya untuk rencana pembangunan toilet itu bersifat sumbangan dan tidak memaksa. Karena dana dari BOS tidak bisa mengcover untuk pembangunan fasilitas tersebut.
“Karena ini sifatnya sumbangan, jadi kalau misalkan ada yang tidak mampu untuk bayar juga tidak masalah,” kata Dedi.
Terpisah, Ketua Komite SMKN 2 Kota Banjar, KH. Iskandar menyampaikan, berdasarkan hasil pertemuan dan musyawarah dengan para wali murid, sumbangan tersebut tidak bersifat memaksa bagi mereka yang merasa keberatan.
Kalaupun ada yang keberatan, sekolah dan pihak komite juga tidak memaksakan. Selain itu, rencana pembangunan toilet sekolah juga tidak terikat oleh waktu yang ditentukan.
“Sekali lagi, kami komite juga tidak menargetkan ini pembangunannya harus sampai berapa bulan. Karena sifatnya sukarela,” tandasnya. (Sandi/R3/HR-Online)