Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),- Puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam HMI Ciamis melakukan aksi demonstrasi ke gedung DPRD dan Pemda terkait transparansi anggaran penanganan covid-19, Rabu (01/9/2021).
Selain itu, kedatangan mereka menuntut pelaksanaan otonomi daerah agar bisa berjalan sebagaimana mestinya.
Koordinator aksi, Tatang, mengatakan, akibat pandemi covid-19 pelaksanaan otonomi daerah tidak berjalan maksimal sebagaimana harapan.
Padahal, kata Tatang, itu merupakan hak, wewenang dan kewajiban pemda dalam mengatur serta mengurus masalah pemerintahan itu sendiri serta kepentingan masyarakat.
“Regulasi ini sudah jelas dalam UUD 1945 dan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemda pada pasal 1 ayat 6. Kami melihat selama pandemi ini justru hanya ikut saja pada kebijakan pusat,” katanya.
Menurutnya berdasarkan kajian internal HMI Ciamis, pemda memiliki kebijakan strategis dalam penanganan covid-19 yang mana menjadi tolak ukurannya.
Terlebih pemda merupakan institusi paling dengan dengan dengan masyarakat.
“Sejak adanya penetapan covid-19 sebagai bencana non alam nasional, menjadi awal ketidakjelasan pelaksanaan otonomi daerah,” tegasnya.
baca juga: E-Warung di Lakbok Ciamis Tak Komplet, KPM BPNT Belanja ke Jateng
Tuntut Transparansi Anggaran Penanganan Covid-19
Selain kebijakan otonomi daerah yang menjadi sorotan para mahasiswa, mereka juga mendesak agar pemerintah transparan dalam masalah anggaran penanganan pandemi selama ini.
Tatang menambahkan, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan untuk penanganan pandemi ini harus menjadi perhatian bersama. Hal ini agar semua tahu sejauh mana efektivitas dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat.
“Sejauh ini kita belum tahu informasi soal presentasi ataupun efisiensinya dalam mengatasi pandemi ini. Maka dari hal itu, kita turun ke jalan agar pemerintah melaksanakan tuntutan kami,” tambahnya.
Atas dasar itu, lanjutnya, HMI mendesak agar pemerintah juga menghentikan berbagai pembangunan infrastruktur yang tidak menunjang pemulihan ekonomi.
Selain itu, peran DPRD dalam pengawasan juga harus maksimal, terutama masalah penanganan covid-19 di Ciamis ini.
“Meski tadi Pemkab dan DPRD menerima tuntutan kami dan akan meninjau kembali, tapi kita akan kawal terus demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (Fahmi/R6/HR-Online)
