Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),– Ketua DPRD Kabupaten Ciamis Nanang Permana mengatakan e-warung di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat harus merdeka dan tidak boleh takut terhadap tekanan yang datang.
Hal itu disampaikan Nanang Permana saat rapat dengar bersama e-warung dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di gedung DPRD Ciamis. Pemanggilan e-warung dan KPM, Dinas Sosial serta Bank Mandiri.
Rapat dengar DPRD tersebut dilatarbelakangi adanya KPM BPNT di Kecamatan Lakbok yang berbelanja ke Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Selain itu, rapat tersebut juga menyoroti saldo Kartu Sembako milik KPM BPNT yang kosong diduga karena digesek diam-diam oleh e-warung. Termasuk juga pemaketan sembako yang disalurkan kepada KPM.
“DPRD memberikan rekomendasi terkait dana bantuan BPNT sembako untuk tujuh bulan, namun uangnya diambil dahulu sehingga saldo KPM kosong,” ujar Nanang, Jumat (03/09/2021).
Pihak e-warung mengakui memang telah menggesek Kartu Sembako KPM hingga saldonya kosong. Alasannya karena khawatir KPM berbelanja ke Jawa Tengah.
“Permasalahan ini kita merasa psikologi mereka tertekan. Meskipun mereka tidak mengakui namun pada akhirnya mereka mulai bicara,” katanya.
Nanang menegaskan, e-warung dan KPM di Ciamis harus merdeka dan tidak boleh ada tekanan. “Jangan sampai e-warung hanya menjadi buruh saja dan tidak sejahtera karena adanya tekanan akibat barang yang dipatok oleh supplier,” tegasnya.
Pihaknya pun memberikan saran agar e-warung membuat blangko berisi daftar sembako yang dibutuhkan oleh KPM.
“Hal itu agar tidak ada lagi KPM berbelanja sampai ke Jawa Tengah. Apa yang dilakukan oleh KPM memang sudah melanggar aturan dari Pedum yang tidak boleh membelanjakan ke luar Kabupaten/Kota atau provinsi,” ujarnya
Nanang menambahkan, program BPNT adalah program pemerintah yang harus dijalankan sesuai aturan.
“Masyarakat KPM dan e-warung bisa merdeka, jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan dari harga dan kualitas barang. Tadi kita melihat bersama kualitas bahan pangan yang dibikin sampel kurang memuaskan. Tapi harganya sama dengan harga beras di pasar yang bagus,” jelasnya.
Nanang pun mengajak Dinas Sosial untuk membina e-warung dan KPM agar lebih berani dan tidak ada lagi patokan bahan pangan dari supplier.
“Permasalahan seperti ini harus menjadi bahan evaluasi yang diperhatikan di tiap-tiap oleh setiap kecamatan,” pungkasnya. (Fahmi/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
