Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Sejumlah fasilitas obwis di Kota Banjar, Jawa Barat, rusak dan kumuh karena kurang terawat sejak diberlakukannya kebijakan PPKM. Kondisi tersebut menjadi sorotan aktivis mahasiswa.
Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Banjar, Awal Muzaki menyayangkan adanya sejumlah fasilitas obwis (obyek wisata) yang rusak di kawasan Situ Leutik dan Lembah Pejamben.
Menurutnya, fasilitas yang rusak akibat dampak dari penutupan saat kebijakan PPKM tersebut karena tidak adanya perawatan dari instansi terkait, dan pihak pengelola.
Kondisi itu juga diperparah lagi belum beroperasinya salah satu objek wisata tersebut. Hal tersebut menunjukan bahwa Pemkot Banjar melalui instansi terkait kurang maksimal dalam proses pengawasan, pembinaan, dan pengelolaan.
“Saya kira walaupun obyek wisata ditutup, bukan berarti tidak dirawat. Karena penutupannya itu kan untuk mengurangi laju pergerakan masyarakat. Jadi perawatan dan pengelolaan harus tetap berjalan,” kata Awal kepada HR Online, Selasa (21/09/2021).
Seharusnya, lanjut Awal, peran pemerintah hadir dalam memaksimalkan pengawasan dan pengelolaan supaya fasilitas yang ada terjaga. Begitu pula proses pengembangan kawasan obyek wisata bisa tetap berjalan.
Pihaknya khawatir jika fasilitas yang rusak karena tidak terawat dan kumuh itu tidak segera mendapat perbaikan dapat mempengaruhi kenyamanan para pengunjung. Sehingga mereka enggan untuk berwisata ke lokasi tersebut.
“Dampaknya dari tidak adanya perawatan tentu mengalami dampak cukup buruk. Pasti para pengunjung merasakan ketidaknyamanan,” ujarnya.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong Pemkot Banjar agar memaksimalkan proses pengawasan, pembinaan, dan pengelolaan kawasan objek wisata yang ada.
Kemudian, pemerintah juga perlu menyusun langkah-langkah strategis dan kolaborasi dengan semua pihak, agar pengelolaan objek wisata tersebut berjalan maksimal dan bisa berkembang.
Baca Juga : Proses Uji Petik Obwis Lembah Pejamben Kota Banjar Terkendala PPKM
“Pembinaan dan pengelolaan pariwisata harus dimaksimalkan. Kolaborasi antara pemerintahan dengan elemen masyarakat dalam pengembangan pariwisata juga perlu ditingkatkan,” tandas Awal.
Rusaknya Fasilitas Obwis di Kota Banjar Harus Segera Ditangani
Senada dikatakan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Banjar, Budi Nugraha, bahwa hal itu harus menjadi pemikiran bersama. Khususnya dari instansi terkait.
Karena menurutnya, ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait PPKM, tentu harus sudah terpikirkan bagaimana dampak dari kebijakan tersebut jauh-jauh hari. Begitupun dampak dalam pengelolaan kawasan obyek pariwisata.
Apalagi obyek wisata menjadi bagian dari prasyarat pembentukan suatu kota/kabupaten, dan tentunya bidang pariwisata itu untuk meningkatkan PAD di suatu daerah.
Maka sudah seharusnya pemerintah memikirkan mengenai dampak yang terjadi akibat dari penerapan kebijakan PPKM, termasuk dalam pengelolaan tempat wisata.
“Jangan sampai dinas terkait malah membiarkan berlarut-larut. Harus segera ditangani. Karena itu persoalan yang fundamental bagi peningkatan PAD di Kota Banjar,” kata Budi.
Sementara itu, perihal perawatan, pengelolaan fasilitas obwis di Kota Banjar, baik wisata Lembah Pajamben dan Situ Leutik, Kepala Desa Binangun H. Karjono, maupun Kepala Bidang Pariwisata Disporapar Kota Banjar, belum memberikan keterangan terkait hal itu. (Muhlisin/R3/HR-Online)
Editor : Eva
