Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA) Kota Banjar, Jawa Barat, mengungkapkan pihaknya terkendala anggaran untuk proses validasi ODHA.
Pada tahun ini, penambahan kasus orang dengan HIV/AIDS dan kasus ODHA yang meninggal dunia terus mengalami penambahan.
Pengelola program KPA Kota Banjar, Syahid Burhani, mengungkapkan, dari pendampingan yang pihaknya lakukan setidaknya ada 3 orang ODHA yang meninggal dunia hingga semester 1 bulan Juni lalu.
Selain itu, untuk penambahan kasus HIV/AIDS juga mengalami penambahan. Namun untuk memastikan jumlah penambahan kasus tersebut pihaknya harus menunggu proses validasi data bersama Dinas Kesehatan.
Saat ini, sambung Syahid, untuk proses pelaksanaan validasi data tersebut belum dilakukan karena KPA terkendala anggaran kegiatan, yang mana tahun ini belum ada pencairan.
“Biasanya untuk validasi data per 4 bulan sekali. Tapi, untuk tahun ini satu kali. Itu juga kami belum validasi karena masih terkendala anggaran,” kata Syahid kepada HR Online, Senin (23/8/21).
baca juga: KPA dan Tim Jaber Kota Banjar Bagikan Sembako untuk Komunitas
Meski Terkendala Anggaran, Pendampingan Terus Berjalan
Sejauh ini, kata Syahid, meski terkendala dengan anggaran penanganan, namun untuk kegiatan lain seperti edukasi dan pendampingan kader masih terus berjalan.
Selain itu, belum lama ini KPA juga melakukan koordinasi dengan pihak RSUD meminta dispensasi untuk biaya konsultasi layanan kesehatan bagi ODHA yang kondisi ekonominya mengalami kesulitan (tidak mampu).
Termasuk juga, lanjut Syahid, koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk ketersediaan obat ARV bagi ODHA agar tidak mengalami keterlambatan dalam penanganan.
“Untuk ketersediaan obat sejauh ini Insya Allah aman, karena kami juga melakukan pendampingan. Cuma untuk validasi data saja yang memang belum terealisasi,” katanya.
Menunggu Anggaran Perubahan
Terpisah, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Banjar, dr. Agus Budiana, melalui Pengelola Program HIV/AIDS Dinas Kesehatan, Enih Denih S. KM, mengatakan, sebetulnya untuk dokumen atau administrasi sudah disiapkan tinggal pengajuan ke DPPKAD dan Walikota.
Akan tetapi, karena rencananya ada penambahan anggaran buat penangan HIV/AIDS di KPA sehingga harus menunggu di anggaran perubahan agar proses pencairannya nanti sekaligus.
“Tadi kami sudah koordinasi dengan pengelola program KPA. Rencananya besok mau ke bagian anggaran DPPKAD untuk koordinasi lebih lanjut,” katanya (Muhlisin/R6/HR-Online)
 Kota Banjar, Jawa Barat, mengungkapkan pihaknya terkendala anggaran untuk proses validasi ODHA){kind=link}