Berita Jabar, (harapanrakyat.com),- Gegara aksinya tak digubris Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dari sejumlah kabupaten/kota wilayah Priangan Timur kecewa. Pasalnya, permohonan audiensinya tidak mendapat respon baik.
Kekecewaan itu mereka ungkapkan usai puluhan kader HMI dari Ciamis, Banjar, Tasikmalaya, dan Garut mendatangi Ridwan Kamil ke Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (29/07/2021).
Perwakilan HMI Priangan Timur, Budi Nugraha mengaku sangat kecewa atas tidak adanya respon dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Menurut Budi, audiensi yang dilakukan HMI Cabang se-Priangan Timur itu sebetulnya bagian dari bentuk kepedulian mahasiswa terhadap pemprov. Yaitu untuk bersama-sama membangun Jawa Barat.
“Atas dasar itu, kami siap untuk mengadakan aksi yang lebih besar ke Kantor Gubernur Jawa Barat,” kata Budi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (30/07/2021).
Gubernur Dianggap Tak Respon Keinginan HMI Priatim
Baca Juga : Jamin Ketersediaan Oksigen, Gubernur Jabar Galang Dana
Perwakilan HMI lainnya, Dede Aos Firdaus menjelaskan, kedatangannya ke Gedung Sate Bandung untuk mengevaluasi kinerja Gubernur Jawa Barat. Dalam hal menangani pandemi Covid-19. Serta mencari solusi untuk penanganannya di Jawa Barat.
Namun, saat berada dalam Gedung Sate, Gubernur Jawa Barat tidak dapat menghadiri audiensi mereka. Sehingga menimbulkan kekecewaan dari para kader HMI Priangan Timur.
“Kami kecewa dengan tidak hadirnya Gubernur Ridwan Kamil,” ungkap Dede Aos Firdaus yang juga Ketua HMI Kabupaten Ciamis.
Padahal, pihaknya sudah beritikad baik dan menempuhnya sesuai administrasi dengan surat resmi. Selain itu, lanjut Dede Aos, surat audiensi tersebut juga sudah sampai ke Gubernur Jawa Barat sejak tanggal 22 Juli lalu.
Namun, tidak ada itikad baik dari pemprov maupun gubernur sendiri untuk merespon keinginan HMI cabang kabupaten/kota di Priangan Timur.
“Tidak ada itikad baik dari pemerintah. Baik respon secara surat formal maupun secara lisan,” kata Dede Aos.
Sementara itu, Ketua Umum HMI Cabang Tasikmalaya, Andi Permana menambahkan, tidak adanya respon tersebut membuat pihaknya mempertanyakan manajemen pemprov. Pihaknya menilai tidak profesional saat melihat persoalan.
“Apakah surat dari kami tidak sampai ke gubernur, atau memang gubernur tidak memiliki itikad baik,” tukasnya. (Muhlisin/R3/HR-Online)
Editor : Eva