Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),- Puluhan aktivis yang tergabung dalam PMII Pangandaran melakukan aksi di halaman gedung DPRD menuntut agar para wakil rakyat menjalankan tugasnya, Jum’at (4/6/2021).
Mereka mendesak agar DPRD mengawasi program Pangandaran Hebat dan realisasi pengelolaan anggaran daerah.
Ketua PMII Pangandaran, Yusuf Sidik, mengatakan, pihaknya belum puas dengan penerimaan dari DPRD yang mana hanya perwakilan dari komisi 1 saja.
Pasalnya, PMII mendesak DPRD menjalankan fungsi pengawasan terkait program itu supaya lebih jelas, lanjut atau ditiadakan.
“Realisasi dari program itu secara teknis harus jelas. Kami juga menuntut wakil rakyat dan pemerintah bisa merealisasikan program di tahun anggaran 2020 yang belum terlaksana,” tegasnya.
baca juga: Tak Patuhi Prokes di Pangandaran, Siap-siap Kena Denda Rp 20 Ribu
Kado DPRD Pangandaran
Selain menuntut kejelasan anggaran dan program pemerintah, PMII Pangandaran juga memberikan sejumlah kado yang sarat akan makna.
Seperti halnya pemberian baterai sebagai simbol bahwa DPRD perlu tambahan energi dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian kacamata bolong menandakan para wakil rakyat harus lebih tajam dalam melihat persoalan di masyarakat.
“Kado ketiganya adalah kain kafan yang mana sebagai simbol fungsi DPRD telah mati karena tidak berjalan dengan optimal, terutama dalam pengawasan,” tegas Yusuf.
Wakil Ketua Komisi DPRD Pangandaran, Solihudin, mengapresiasi para mahasiswa yang peduli terhadap roda pemerintahan.
Sikap kritis yang membangun ini menurutnya menjadi energi bagi pihaknya untuk lebih fokus dalam bekerja.
“Kami akan tindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan mahasiswa dengan melakukan rapat bersama dinas terkait. Sedangkan persoalan keuangan ini memang tidak di sini saja, tapi di semua daerah mengalami kesulitan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, semua program telah teranggarkan, namun dalam realisasinya oleh bagian keuangan terpengaruh oleh dampak belanja, sehingga pemerintah harus benar-benar memprioritaskan mana yang lebih dahulu.
“Untuk program Pangandaran mengaji bagi sekolah negeri tidak ada masalah karena bentuknya kegiatan, tetapi untuk hibah di Kemenag akan kita bahas. Intinya upaya dalam pemulihan ekonomi ke depan supaya lancar terus kita lakukan,” pungkasnya.
Plt Kadisdikpora Pangandaran, Agus Nurdin, menyebut program Pangandaran Hebat dari tahun 2017 hingga 2019 tidak ada masalah. Namun 2020 terkendala karena covid-19.
“Memang ada yang tidak terealiasi, seperti hibah untuk STITNU Al Farabi. Sebenarnya program ini, terutama sekolah gratis dari TK sampai SLTA banyak yang mengapresiasi, tapi kok diam-diam saja. Tapi baru tahun 2020 yang belum terealisasi malah ramai,” cetusnya.
Untuk tahun 2021, lanjutnya, masih dalam proses. Sedangkan 2020 memang ada yang belum selesai, namun pihaknya mengupayakan bisa selesai pada anggaran porubahan tahun 2021. (Mad/R6/HR-Online)
