Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Banjar, Jawa Barat, Aep Saepul Hijbi ikut merasa prihatin atas melonjaknya tren kasus positif Covid-19 yang terjadi akhir-akhir.
Aep pun mengaku khawatir dampak negatif melonjaknya kasus positif tersebut akan merambah ke berbagai sektor. Termasuk dampak melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia usaha terutama pelaku usaha kecil menengah.
“Tentu kami prihatin dengan meningkatnya kasus positif Covid 19. Karena dampaknya pasti akan menghambat pertumbuhan ekonomi,” kata Aep Hijbi kepada HR Online, Senin (21/6/2021).
Lanjut Aep, dengan adanya lonjakan kasus tersebut serta pembatasan aktivitas, juga dapat mempengaruhi menurunnya sektor daya beli masyarakat. Dampaknya tentu saja akan dirasakan para pelaku usaha.
Baik pelaku usaha kecil maupun pelaku usaha lainnya. Seperti pasar modern, rumah makan, hotel, restoran yang sebagian konsumen mereka warga masyarakat dan tamu pendatang.
“Yang jelas lonjakan kasus positif tersebut pasti akan ada dampaknya bagi sektor ekonomi pelaku usaha,” ujar Aep.
Untuk itu, lanjutnya, pihaknya mengajak kepada warga masyarakat agar bersama-sama melakukan upaya pencegahan dengan menerapkan disiplin protokol kesehatan.
HIPMI Kota Banjar Minta Pemerintah Ambil Langkah Strategis Atasi Covid-19
Selain itu, HIPMI Kota Banjar juga meminta pemerintah juga harus mengambil langkah strategis agar kasus Covid-19 bisa terkendali. Sehingga dampak ekonomi yang terjadi tidak terlalu besar.
“Tentunya kita harus meningkatkan kesadaran masyarakat menerapkan protokol kesehatan agar pandemi bisa dikendalikan dan sektor ekonomi bisa tetap tumbuh,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Banjar, Deni Irawan, mengakui wabah pandemi sangat berdampak pada sektor ekonomi pelaku usaha.
Namun demikian, menurutnya sejauh ini dampak tersebut tidak sampai menyebabkan para pelaku usaha yang ada di naungan PHRI Kota Banjar gulung tikar atau tutup.
“Semua sektor memang terdampak tapi sejauh ini tidak ada pelaku usaha yang sampai menutup usahanya,” ujar Deni.
Untuk mengurangi dampak tersebut lanjutnya, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota untuk membantu para pelaku usaha melalui pembebasan pajak resto dan hotel sejak awal pandemi Covid-19.
Selain itu, melalui rapat yang difasilitasi oleh BPD PHRI Jawa Barat, PHRI se-Jawa Barat juga meminta kepada BUMN dalam hal ini PT PLN agar diberikan diskon pembayaran tagihan listrik untuk anggota PHRI.
Ia menambahkan, selain pembebasan pajak, banyak lagi stimulus yang diberikan pemerintah pusat dan daerah berupa keringanan pajak kepada para pelaku usaha.
“Termasuk di Banjar kami juga sudah berkoordinasi dengan Pemkot. Kota Banjar adalah salah satu dari 2 kota di indonesia yang memberikan pembebasan pajak tersebut lewat Perwal,” ujar Deni Irawan. (Muhlisin/R7/HR-Online)