Berita Banjar, (harapanrakyat.com),– Inspektorat Kota Banjar, Jawa Barat, telah menyelesaikan proses audit kinerja 16 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Kota Banjar. Hasilnya sejumlah BUMDes di Kota Banjar dinyatakan kolaps.
Dari hasil audit kinerja tersebut diketahui sebanyak Rp 15 milyar uang anggaran milik BUMDes masih menjadi piutang debitur hingga menyebabkan sejumlah BUMDes mengalami kemacetan bahkan kolaps.
Menanggapi hasil Audit tersebut Ketua Forum Mahasiswa Kota Banjar Awal Muzaki, menyayangkan adanya kredit macet serta hasil audit BUMDes yang nilainya cukup fantastis tersebut.
Menurut Awal, audit yang dilakukan oleh pihak Inspektorat tersebut cukup terlambat. Semestinya audit dilakukan setiap tahun lantaran anggaran yang digunakan oleh BUMDes adalah anggaran negara.
“Ini artinya ada keterlambatan dalam pengawasan keuangan yg dilakukan oleh Inspektorat,” kata Awal kepada HR Online, Senin (17/5/2021).
Harusnya, lanjut Awal, ketika sudah ada indikasi kemacetan dalam hal keuangan BUMDes pihak terkait langsung sigap. Terutama sigap dalam menyelesaikan permasalahan keuangan tersebut.
Selain itu, pihak pemerintah daerah memberikan sanksi dan sikap tegas kepada BUMDes yang kondisinya tidak produktif. Misalnya dengan tidak diberikan bantuan lagi sampai kondisi normal dan ada perbaikan tata kelola manajemen.
Awal menduga, adanya beberapa BUMDes yang tidak produktif dan kolaps tersebut menandakan lemahnya pembinaan, pengawasan serta pengelolaan. Baik dari pihak DPMD, Pemdes maupun pihak terkait.
“Saya menduga ini karena lemahnya pengawasan dan pembinaan dari pihak pemerintah daerah melalui Dinas terkait dalam mengawasi jalannya BUMDes yang ada,” ujar Awal.
Untuk itu, kata Awal pihak pemerintah melalui Dinas terkait harus mengambil langkah tepat. Tujuannya untuk menyelamatkan sejumlah BUMDes yang kolaps serta melakukan upaya pembinaan secara maksimal.
“Dinas terkait dan Pemdes harus mengambil langkah untuk mengembalikan keuangan yang macet. Selain itu juga melakukan pembinaan maksimal agar pengelolaan BUMDes hasilnya bisa betul-betul dimanfaatkan oleh warga masyarakat,” katanya.
BUMDes di Kota Banjar Kolaps, Pembinaan oleh DPMD Dipertanyakan
Terpisah, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Banjar, Budi Nugraha, mengatakan, adanya kredit macet hingga menyebabkan sejumlah BUMDes kolaps menunjukkan pembinaan yang dilakukan oleh DPMD serta kinerja BUMDes tidak berjalan secara maksimal.
Selain itu, ia juga mempertanyakan peran serta tanggung jawab pegawai atas kinerja pihak yang mengelola dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes. Padahal anggaran yang besarnya mencapai Rp 15 milyar tersebut terbengkalai bahkan sampai kurun waktu yang begitu lama.
“Peran serta tanggung jawab pegawai yang mengelola BUMDes juga perlu dipertanyakan atas kinerjanya. Kemudian bagaimana juga pihak desa dan DPMD dalam pengawasan sehingga anggaran begitu besarnya sampai terbengkalai dalam kurun waktu begitu lama,” ujar Budi.
Budi berharap pihak yang memang diberikan amanah untuk mengelola BUMDes bisa memegang amanah dengan baik. Karena itu adalah amanah untuk kesejahteraan masyarakat.
“Pihak DPMD dan Desa juga harus lebih maksimal dalam pengawasan. Termasuk juga pembinaan untuk semata-mata kesejahteraan masyarakat dan menjalankan amanah sebagaimana mestinya,” katanya. (Muhlisin/R7/HR-Online)
Editor: Ndu
