Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Revitalisasi total struktur BUMDes di Kota Banjar, Jawa Barat, akan dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kesatuan Bangsa dan Politik (DPMDKBP).
Hal itu berdasarkan hasil audit Inspektorat Kota Banjar terhadap kinerja 16 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Kota Banjar. Termasuk BUMDes yang kondisinya tidak sehat.
Atas hasil audit tersebut, pihak Inspektorat memberikan sejumlah rekomendasi sebagai koreksi dan bahan referensi langkah perbaikan BUMDes.
Kepala DPMD Kesbangpol Kota Banjar, H. Sahudi menyambut positif rekomendasi atas hasil audit kinerja BUMDes tersebut. Karena menurutnya, dengan adanya hasil audit itu bisa terlihat mana BUMDes yang pengelolaannya produktif, dan tidak sehat.
Sehingga hal itu akan memudahkan pihak DPMD Kesbangpol dalam melakukan proses upaya revitalisasi dan pembinaan terhadap pengelola BUMDes.
“Bagi kami hasil audit ini seperti gayung bersambut sebagai langkah untuk memudahkan perbaikan pengelolaan BUMDes,” katanya, Selasa (18/05/2021).
Lanjut Sahudi, langkah yang diambil untuk revitalisasi total struktur BUMDes itu diantaranya, revitalisasi organisasi BUMDes. Dari sebelumnya berbentuk badan usaha menjadi berbentuk badan hukum.
Revitalisasi Organisasi BUMDes Kota Banjar Agenda Wajib
Revitalisasi organisasi itu menjadi agenda wajib sebagai bentuk penyesuaian dengan Peraturan Menteri Desa terbaru Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes.
“Kita revitalisasi dulu organisasinya sesuai peraturan yang ada saat ini. Setelah itu baru struktur kepengurusan BUMDes,” ujarnya.
Kemudian, setelah kepengurusan baru terbentuk berikut AD/ART organisasinya, maka untuk penyelesaian keuangan yang masih menjadi piutang pihak debitur, akan pihaknya musyawarahkan dalam forum tingkat desa atau Musdes.
Selain itu, yang menjadi program revitalisasi berikutnya yaitu konsep pengelolaan manajemen dan pengembangan usaha BUMDes. Tujuannya agar sektor usaha yang dijalankan betul-betul memiliki potensi penghasilan atau pendapatan.
“Nanti kami juga rekomendasikan agar usaha yang mereka jalankan itu usaha yang ada potensinya. Jangan mengembangkan sektor usaha yang ngga ada potensinya,” kata Sahudi.
Sedangkan, terkait keterlambatan audit kinerja yang dilakukan belum lama ini, menurutnya hal itu karena terkendala beberapa faktor. Seperti kurangnya komunikasi atau lemahnya pengawasan dari pihak pengawas internal BUMDes.
Selain itu, juga karena terkendala organisasi kepengurusan yang baru, serta terkendala regulasi yang menjadi dasar acuan seperti Perwal dan Peraturan Daerah (Perda).
Kemudian juga, sebelum adanya Permendes terbaru Nomor 11 Tahun 2021, untuk pembinaan BUMDes bukan sepenuhnya menjadi kewenangan DPMD Kesbangpol.
“Yang jelas itu dari pengawas pihak internal BUMDes kemarin memang lemah. Dengan adanya Permendes terbaru ini nanti kami akan tingkatkan untuk pembinaannya,” ungkap Sahudi. (Muhlisin/R3/HR-Online/Editor : Eva Latifah)
