Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Hasil audit sejumlah BUMDes oleh Inspektorat Kota Banjar, Jawa Barat, terhadap kinerjanya diketahui ada sebanyak Rp 15 miliar masih menjadi piutang debitur.
Dari 16 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Kota Banjar itu termasuk audit beberapa BUMDes yang kondisinya sakit-sakitan, atau tidak produktif.
Hasil dari audit kinerja tersebut, uang anggaran milik BUMDes yang besarnya hingga Rp 15 miliar masih menjadi piutang debitur. Akibatnya sejumlah BUMDes mengalami kemacetan, bahkan sampai kolaps.
Revitalisasi BUMDes di Kota Banjar
Kepala Inspektorat Kota Banjar, Agus Muslih mengatakan, hasil audit sejumlah BUMDes, maka sebagai upaya revitalisasi, kedepan pihaknya merekomendasikan agar BUMDes segera berbenah menyesuaikan peraturan terbaru, yakni PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes.
Setelah menyesuaikan secara kelembagaan dengan PP Nomor 11 Tahun 2021, nantinya untuk kelembagaan BUMDes akan berganti. Dari yang sebelumnya berbentuk badan usaha menjadi badan hukum.
Dengan begitu, kata Agus, kewenangan BUMDes dalam melakukan pengembangan usaha bisa merambah ke dalam sektor yang lebih luas lagi. Ia pun berharap tujuan kesejahteraan masyarakat bisa tercapai.
“Sekarang kita membantu desa agar proses program revitalisasi ini berjalan sesuai dengan aturan yang baru. Kemudian, baru didaftarkan ke Kemenkumham,” terangnya, Senin (10/05/2021).
Lanjut Agus, selain revitalisasi dengan membentuk badan hukum serta kepengurusan, pihaknya juga mendorong agar pihak BUMDes bisa melakukan inovasi pengembangan unit usaha tersebut.
Kemudian, meningkatkan kompetensi sumber daya kepengurusan dan perbaikan kinerja keuangan, supaya pendapatan bisa terus meningkat. Selain itu, juga bisa memanfaatkan keberadaan BUMDes secara maksimal.
Sedangkan, terkait penyelesaian piutang BUMDes yang sebelumnya, menurut Agus Muslih, hal itu harus ada penyelesaian secara komprehensif. Selanjutnya nanti menyelesaikan dalam Musdes.
“Itu beberapa kebijakan yang kami rekomendasikan. Kedepan kami juga akan agendakan pertemuan dengan pihak pemdes guna mencari solusi permasalahan ini,” kata Agus Muslih.
DPRD Kota Banjar Dukung Penyelesaian Keuangan BUMDes
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Banjar, Dalijo mengatakan, pihaknya mendukung penuh agar ada penyelesaian permasalahan keuangan BUMDes, yang sudah lama menjadi problema tersebut.
Selain itu, kata Dalijo, pihaknya juga mendorong kepada dinas terkait agar lebih giat lagi melakukan pembinaan, dan meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia pengelola BUMDes.
“Intinya kami mendorong supaya ada penyelesaian terlebih dahulu mengenai permasalahan keuangan. Kami juga mendorong tata kelola manajemen diperbaiki. Serta menjalankan tugas dengan tanggung jawab sesuai aturan yang berlaku,” tandas Dalijo. (Muhlisin/R3/HR-Online)
Editor : Eva Latifah
