Dewan Gubernur Bank Indonesia menggelar Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 24 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021 lalu. Dari rapat tersebut BI memutuskan untuk mempertahankan Tingkat suku Bunga acuan atau 7 Days Reverse Rate atau 7 DDR.
Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahan DDR tetap pada angka 3,5 persen pada bulan Mei 2021 ini. Sementara untuk Suku buka deposit (Deposit Facility) dan juga bunga Lending (Lending Facility) masing-masing tetap sebesar 2, 75 untuk deposit dan 4,25 persen untuk lending.
Keputusan hasil rapat dewan gubernur Bank Indonesia ini tentunya membawa pengaruh yang konsisten dengan perkiraan bahwa Inflasi di Indonesia akan tetap rendah. Keputusan ini juga turut menjaga pemulihan ekonomi di dan stabilitas rupiah.
Adanya keputusan ini tentunya membawa dampak besar terhadap perekonomian nasional. Selain itu juga berdampak pada beberapa pasar modal di Indonesia.
Gubernur Bank Indonesia juga menyatakan bahwa pihak Bank Indonesia juga akan terus berupaya untuk mengoptimalkan bauran kebijakan Moneter yang lebih Akomodatif. Selain itu BI juga terus berupaya untuk mempercepat adanya digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia.
Percepatan digitalisasi untuk bertujuan panjang yakni untuk pemulihan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu langkah dari Bank Indonesia kali ini merupakan langkah awal dan masih memiliki kelanjutan.
Pemutusan untuk menetapkan nilai tukar rupiah ini juga bertujuan untuk tetap memberikan penjagaan terhadap stabilitas nilai tukar rupiah. Mengingat stabilitas rupiah akan selalu berhubungan dengan fundamental dan juga mekanisme pasar itu sendiri.
Selain itu Bank Indonesia juga melanjutkan penguatan terhadap stratgei operasional moneter untuk dapat memberikan kekuatan terhadap efektivitas kebijakan moneter yang lebih akomodatif. Pada lain sisi Bank Indonesia ini juga berkomitmen akan memeprkuat kebijakan makroprudential akomodatif melalui penyempurnaan kebijakan rasio kredit UMKM.
Bank Indoneis akan berusaha menyempurnakan adanya kebijakan terhadap rasio pembiayaan yang inklusif makroprudential atau RPIM. Upaya Bank Indonesia untuk melakukan hal ini adalah dengan sekuritasi pembiayaan.
Apa itu Rapat Dewan Gubernur?
Rapat Dewan Gubernur ini biasanya akan disingkat dengan RDG. RDG atau Rapat Dewan Gubernut Bank indonesia ini merupakan rapat bulanan yang membahas tentang evaluasi terhadap kondisi keuangan Indonesia dan juga membicarakan mengenai Prospek Perekonomian.
Tentunya bukan hanya itu, sebagai Otoritas tertinggi keungan di Indonesia. Sangat banyak pembahasan yang perlu mendapatkan putusan dari Rapat Dewan Gubernur ini.
Hal lain yang menjadi isi dari Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia ini adalah stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran. Selain itu juga pengelolaan uang rupiah, Serta Integrasi opsi Bauran Kebijakan.
Sementara pada hari kedua Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia ini umumnya membahas rekomendasi kebijakan dan juga penetapan mengenai bauran kebijakan. Bauran kebijakan ini sendiri meliputi kebijakan Moneter, kebijakan makroprudential, kebijakan mengenai sistem pembayaran, dan juga pengelolaan uang rupiah.
Pelaksanaan RDGBI ini tentunya sesuai dengan peraturan perundangan pada pasal 43 Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan. Terakhi undang-undang yang mengatur mengenai RDGBI ini adalah UU No. 6 Tahun 2009.
Dalam Undang-undang tersebut tertera bahwa sekurang-kurangnya sekali dalam waktu sebulan harus terdapat RDGBI untuk menetapkan beberapa kebijakan umum pada bidang Moneter. Sebagai tambahan Informasi Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia ini merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi.
Dampak Rapat Hasil Dewan Gubernur BI
Nilai Tukar Rupiah Cenderung Stabil
Sebagaimana hasil dari rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang dilaksanakan pada 24 dan 25 Mei 2021. Bank Indonesia menetapkan bahwa Bank Indonesia sendiri mempertahankan BI 7 Day Reserve Reporate sebesar 3,50 persen.
Hasil tersebut tentunya juga membawa dampak bagi stabilitas nilai tukar Rupiah. Stabiltas nilai tukar ini tentunya searah dengan kondisi pasar di Indonesia, kondisi fundamental dan juga mekanisma pada pasar.
Suku Bunga Perbankan Lebih Transparan
Pada Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, pihak Gubernut menetapkan bahwa suku bunga Deposit Facility sebesar 2, 75 persen. Sementara untuk suku bunga lending adalah sebesar 4, 25 persen.
Dengan adanya keputusan tersebut maka Suku bunga perbankan lebih transparan. Bank Indonesia kali ini melanjutkan adanya kebijakan untuk Suku Bunga kredit Dasar perbankan dengan melakukan penekanan pada beberapa komponen Suku bunga Dasar.
Komponen tersebut yakni Cost of Fund, Overhead Cost, dan juga proft Margin. Selain itu Pihak Bank Indonesia juga menekan lambatnya penurunan suku bunga kredit baru.
Selain suku bunga yang lebih transparan penurunan suku bunga kredit maksimum ini juga sangat menguntungkan bagi beberapa pihak penerima kredit. Suku maksimum yang awalnya sebesar 2 persen menjadi 1,75 persen saja.
Penurunan batas maksimum suku bunga kredit ini merupakan upaya dari Bank Indonesia dalam mendukung transmisi adanya kebijakan terhadap suku bunga. Selain itu hal ini juga menjadi dukungan terhadap efisiensi transaksi Non Tunai yang akan berlaku pada 1 Juli 2021 mendatang.
Kebijakan Makroprudensial Akomodatif Lebih Kuat
Dengan adanya kebijakan yang telah diputuskan maka kondisi Makroprudensial Akomodatif akan lebih kuat. Bank Indonesia melakukan hal ini melalui penyempurnaan Kebijakan terhadap Rasio kredit UMKM tang menjadi Rasio pembiayan inkulsif untuk makroprudential.
Penyempuranana kebijakan ini melalui beberapa hal seperti perluasan Mitra bank dalam hal penyaluran pembiayaan yang inklusif, sekuritasi pembiatan yang inklusif, dan juga berbagai model bisnis lainnya.
Adanya Fasilitas Bagi Promosi Perdagangan dan Investasi
Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia kali ini membawa dampak yang cukup besar bagi perdagangan dan juga Investasi. Pasalnya Bank Indonesia memutuskan untuk memfasilitasi penyelenggaraan Promosi perdagangan dan Investasi.
Selain itu juga melanjutkan adanya sosialisasi penggunaan Local Curency Settlement yang bekerja sama dengan Instansi terkait. Upaya pemberian Fasilitas ini terbukti dengan penyelenggaraan promosi investasi dan juga perdagangan pada beberapa negara seperti Singapura, Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat, Meksiko, Inggris, Swedia, Perancis, dan Norwegia.
Bukan hanya itu Bank Indonesia juga memperluas pendalaman pasar uang dengan melalui percepatan pendirian Central Counterparty dan juga adanya Stadardisasi Transaksi Repo.
Kuatnya Singergi Kebijakan Bank Indonesia
Dalam penetapan kebijakan kali ini Bank Indonesia juga terus memperkuat adanya sinergi kebijakannya dengan pihak pemerintah dan juga Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Perkuatan Stabilisasi ini melalui Implementasi Paket Kebijakan terpadu KSSK yang berfungsi untuk pemulihan ekonomi Nasional.
Sinergi Kebijakan antara Bank Indonesia dengan pihak Pemerintah dan juga Otoritas terkait ini bertujuan untuk memberikan dorongan terhadap penurunan suku bunga Kredit perbankan. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan adanya Kredit pembiayaan terhadap dunia usaha yang berada dan berkembang dalam sektor-sektor priroritas.
Oleh karena itu singergitas antara pemerintah, pihak bank Indonesia, dan juga Otoritas keuangan terkait sangat perlu untuk mendorong pemulihan ekonomi Indonesia Pasca terdampak pandemi Covid.
