Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- TP2DD Pemkot Banjar, Jawa Barat, optimasi pelayanan berbasis digital sebagai upaya mempercepat dan mendorong implementasi dalam mendukung transparansi. Sekaligus juga pengintegrasian sistem tata kelola keuangan pemerintah daerah berbasis digital.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kota Banjar bersama jajaran Forkopimda, Bank BI Perwakilan Tasikmalaya, dan Bank BJB melaunching Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), di Wana Wisata Situ Mustika, Kota Banjar, Jumat (09/04/2021).
Walikota Banjar, Hj. Ade Uu Sukaesih mengatakan, pembentukan TP2DD Pemkot Banjar merupakan upaya mempercepat serta mendorong implementasi dalam mendukung transparansi dan pengintegrasian sistem tata kelola keuangan pemerintah daerah yang berbasis digital.
Sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengoptimalkan pendapatan daerah, serta bisa mendukung transaksi pembayaran digital, meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.
“Dengan sistem ini nantinya bisa meningkatkan optimalisasi sektor pendapatan, karena pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien,” kata Ade Uu Sukaesih, usai acara.
Saat ini, lanjutnya, Pemkot Banjar sendiri sudah mulai melaksanakan transaksi nontunai menggunakan aplikasi internet banking untuk bertransaksi. Seperti pembayaran retribusi, pajak daerah, dan pendapatan lainnya.
Hanya beberapa instansi saja yang masih dalam proses untuk menerapkan sistem tersebut. Seperti pembayaran uji KIR kendaraan dan retribusi parkir yang sampai sekarang masih dalam proses.
Nantinya untuk optimalisasi sistem elektronifikasi ini akan dibuat target capaian per semester sebagai tolak ukur, agar dalam pelaksanaannya lebih maksimal.
“Harus ada target per semesternya, per waktu yang harus tercapai. Sistem digitalisasi ini juga bisa diterapkan oleh warga masyarakat, seperti para pelaku UMKM,” terang Ade Uu.
Baca Juga : Pembangunan Terminal Tipe C, Pemkot Banjar Mulai Siapkan Lahan
BI akan Tindak Lanjut Target TP2DD Pemkot Banjar
Sementara itu, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kantor Tasikmalaya, Darjana, menyebutkan, dari 27 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat, sudah 10 daerah yang membentuk TP2DD.
Khusus wilayah Priangan Timur ini masih ada 3 kabupaten/kota yang belum terbentuk. Rencananya target ketiga daerah tersebut akan melaksanakan launching pembentukan TP2DD pada bulan April ini.
“Jadi tujuan pembentukan TP2DD ini untuk meningkatkan tata kelola pemerintah agar lebih transparan. Kedepan kami juga akan menindaklanjuti target yang akan dilaksanakan oleh TP2DD Pemkot Banjar,” katanya.
Terkait realisasi penggunaan sistem digital ini bagi para pelaku UMKM, Darjana menjelaskan bahwa, sampai bulan April ini untuk wilayah Priangan Timur tercatat pengguna QR Code Indonesian Standar (QRIS) sudah mencapai 6,5 juta Merchant.
Jumlah tersebut meningkat sangat pesat. Karena pada akhir tahun kemarin untuk pelaku usaha pengguna QRIS baru mencapai sekitar 56 ribu Merchant.
“Jadi ada peningkatan selama triwulan ini. Tentunya ini tidak bisa lepas dari kerja keras semua pihak, khususnya pihak perbankan,” jelasnya. (Muhlisin/R3/HR-Online)
Editor : Eva Latifah
