Berita Jabar (Harapanrakyat.com),- Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil resmikan program Puskesmas Terpadu dan Juara (Puspa). Lokasinya di Puskesmas Cikarang, Bekasi, Senin (1/2/2021).
Melalui Program Puspa ini, Pemprov Jabar mengerahkan tim kolaborasi interprofesi serta pemberdayaan masyarakat. Serta keterlibatan lintas sektor dalam meningkatkan tracing, testing dan treatment (3T) serta 3M yakni memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.
Ridwan Kamil mengatakan kepatuhan 3M menjadi 80 persen menjadi target dari program Puskesmas Terpadu dan Juara. Adapun target lainnya, mampu melacak kontak erat pasien positif dalam waktu 72 jam, target pengujian 1 dari seribu penduduk. Isolasi mandiri bagi 90 persen kontak erat. Serta penguatan pelayanan kesehatan primer tahun 2022.
Baca Juga : Ridwan Kamil Beri Semangat Jemaah Haji Asal Jabar yang Sakit Stroke
“Sekarang ini, petugas yang menangani Covid-19 juga menangani urusan lain. Sedangkan harus intens melakukan pelacakan. Dengan Program Puspa ini akan menambah 5 orang tim khusus untuk menangani Covid-19,” jelas Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil menjelaskan, Tim Puspa akan fokus kepada penanganan Covid-19, mulai dari melacak kontak erat dengan rasio tracing 1:10 sampai 1:15.
Hadirnya program Puskesmas Terpadu dan Juara ini dapat meningkatkan proses 3T lebih baik agar kasus Covid-19 bisa turun secara cepat. Untuk itu, Ridwan Kamil mengajak untuk memperkuat benteng puskesmas dalam upaya melawan Covid-19.
Program Puspa adalah inovasi Jabar dalam penguatan puskesmas sekaligus mengimplementasikan arahan Presiden RI. Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat, menjadi garda terdepan dalam penanganan Covid-19.
Untuk saat ini, baru ada 100 unit program Puskesmas Terpadu dan Juara dari 12 daerah. Yakni Kota Bekasi, Depok, Bandung, Cimahi, Bogor, dan Tasikmalaya. Kabupaten Bekas, Bogor, Karawang, Sumedang dan Bandung Barat. Hal itu berdasarkan kasus positif, data kasus probable dan data SDM kesehatan.
“Kami berharap Program Puspa ini mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat. Karena anggaran kami terbatas, hanya 100 puskesmas dari anggaran Rp 80 miliar. Butuh Rp 800 miliar untuk mencapai seribu puskesmas,” ucapnya. (R9/HR-Online/Editor: Dadang)