Berita Banjar (harapanrakyat.com).- Mengawali tahun 2021, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Banjar, secara terbuka memajang anggaran tahun 2021, serta realisasi tahun 2020 pada sebuah baliho yang berada di halaman Kantor KPU Kota Banjar, Senin (25/01/2021).
Ketua KPU Kota Banjar, Dani Danial Muklis, menjelaskan, pihaknya berkomitmen untuk menyampaikan berbagai hal yang berkaitan dengan KPU.
Baik secara anggaran maupun soal kepemiluan yang menjadi bidangnya.
“Kebetulan hari Senin kita rutin apel dengan semua komisioner maupun pegawai. Nah, kita kolaborasikan dengan berbagai kegiatan, baik masalah transparansi anggaran, perjanjian kinerja, serta penandatanganan pakta integritas,” katanya, kepada Koran HR, Selasa (26/01/2021).
Di tahun 2021 ini, lanjut Danial, pihaknya mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Kota Banjar yang bersumber dari APBD sebesar Rp 300 juta untuk kegiatan non pemilihan.
Dana tersebut ke depan akan digunakan untuk kegiatan penelitian, penguatan data pemilihan, serta edukasi demokrasi kepada masyarakat.
“Alhamdulillah, tahun ini kita dapat hibah non pemilihan. Sebelumnya tidak ada. Makanya kita sampaikan melalui transparansi ini, baik yang akan dilaksanakan maupun yang sudah terealisasi di tahun 2020,” ungkapnya.
Dana hibah ini, menurut Danial, sangat mendukung proses kegiatan KPU Kota Banjar yang tidak masuk dalam kegiatan dari sumber APBN. Sehingga, pihaknya berharap ke depan berdampak besar pada desain sosialisasi, maupun penyelenggaraan Pilkada.
Ia juga mengatakan, berpijak dari penelitian di tahun 2021, pada pelaksanaan Pilkada nanti bisa lebih berkualitas, terutama dari para pemilih.
KPU Kota Banjar Buat Perjanjian Kinerja
Selain itu, sebagai lembaga kepemiluan, KPU Kota Banjar juga bertekad memaksimalkan kinerjanya, baik itu komisioner, PNS, maupun pegawai non PNS.
Melalui penandatangan pakta integritas ini, pihaknya juga berharap dapat meningkatkan pelayanan, akuntabilitas, serta lingkungan yang bebas korupsi.
Karena saat ini adalah era keterbukaan, sehingga KPU pun sejak tahun 2015 terus berupaya agar semua kegiatan maupun informasi kepemiluan dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah.
“Salah satunya kita belajar dari pengalaman beberapa tahun lalu, serta terinspirasi desa-desa mulai terbuka dalam hal penggunaan anggaran, sumber, dan lainnya. Tentu saja ini memicu kita agar lebih profesional. Bahkan, kita di internal tiap bulan ada laporan penggunaan anggaran serta capaian kinerjanya,” ujar Danial.
Ia berharap, dengan adanya transparansi ini bisa menjadi kontrol publik, yang mana agar ke depan KPU Kota Banjar bisa menjadi lebih baik lagi.
Termasuk dalam penyelenggaraan Pilkada serta partisipasi pemilih dalam pesta demokrasi.
“Ini kan di baliho, nanti kita juga sampaikan di website, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau JDIH KPU, maupun dalam SIAIP,” pungkasnya. (Muhafid/Koran HR)
